Anies: Tidak Ada Mahar pada Pilkada DKI, Kemarin Itu Iuran

Dia menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi kabar kader Gerindra La Nyalla Mattalitti yang dimintai mahar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk Pilkada Jawa Timur 2018.

"Tidak ada mahar (pada Pilkada DKI), enggak ada, sama sekali enggak ada," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (12/1/2018).

Anies menjelaskan, dana yang digunakan untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 berasal dari patungan dia, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, dan timnya. Sebab, pilkada dipastikan membutuhkan biaya.

"Kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu iuran sehingga terjadi gerakan, semuanya terlibat. Jadi, bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar, tapi bahwa calon, kami harus membayar, itu tidak ada," kata Anies.

Sandiaga juga menyampaikan hal serupa. Dia menyebut Prabowo tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Namun, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

La Nyalla Mattalitti mendapat surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat tersebut berlaku 10 hari dan berakhir pada 20 Desember 2017.

Dalam surat nomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 itu dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses DPP Partai Gerindra.

Selain diminta mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, ia diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang itu digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

Permintaan itu dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, bertepatan dengan Gerindra mengumumkan Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang Rp 40 miliar. Uang saksi disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak akan direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip Tribunnews.com, Kamis (11/1/2018).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai wajar jika La Nyalla diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang itu memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di tempat pemungutan suara (TPS).