Walau DKI Tak Terlibat, Rumah DP Rp 0 di Rorotan Tetap Dilanjutkan

Government Relations PT Nusa Kirana Dhiki Kurniawan menyatakan, pihaknya kini bersiap  proyek tersebut dikerjakan tanpa keterlibatan Pemerintah.

"Kami prepare-nya lebih full (dikerjakan) Nusa Kirana," kata Dhiki saat dihubungi, Jumat (9/3/2018).

Tak hanya dalam pembangunannya, skema pembiayaan pun akan diatur PT Nusa Kirana dengan sebuah bank.

Menurut Dhiki, syarat penghasilan untuk pembelian rumah DP 0 Rupiah menjadi salah satu poin yang belum menemukan titik temu antara Pemprov dan PT Nusa Kirana.

"Kalau Pemerintah menerapkan gajinya maksimal Rp 7 juta, kalau kami minimal Rp 7 juta. Kami justru minimal Rp 7 juta karena kami harus antisipasi karena bagaimana pembeli menjangkau antara angsuran antara Rp 2,5 juta-2,8 juta," kata dia.

Namun, ia menegaskan rumah yang ditawarkan PT Nusa Kirana dapat diperoleh tanpa DP alias DP 0 rupiah.

"Tetap DP 0 rupiah, DP-nya tetap nol," kata Dhiki.

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, proyek rumah DP 0 rupiah yang dibangun PT Nusa Kirana tidak masuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini memang 100 persen inisiatif swasta. Kita melihat memang dari segi harganya agak jauh dari skema FLPP. Jadi yang kita sepakati kemarin adalah ini bukan skema FLPP," kata Sandiaga di Glodok, Sabtu lalu.

Rumah yang ditawarkan PT Nusa Kirana akan memiliki luas bangunan 27 meter persegi dan luas tanah 45 meter persegi.

Rumah tersebut dilengkapi dengan satu ruang tamu, satu kamar mandi, dan dua buah kamar tidur. Rumah itu memiliki lahan kosong di bagian belakang yang dapat difungsikan sebagai dapur.

Proyek tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektar milik PT Nusa Kirana. Lokasi proyek itu berada di Jalan Malaka IV, tepatnya  di belakang SMAN 115, Rorotan, Jakarta Utara.