Saat Anies Temukan Pelanggaran di Gedung-gedung Tinggi...

Melalui Kepgub itu, terbentuklah Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan.

Sasaran awal tim tersebut adalah gedung-gedung. Tepatnya ada 80 gedung dari 68 pengelola yang akan diperiksa oleh tim ini. Pemeriksaannya mengenai sumber air yang digunakan oleh gedung itu. Sebab penggunaan airnya mencurigakan. Air PDAM yang digunakan di gedung-gedung itu relatif kecil, sedangkan penghuni gedungnya banyak.

"Artinya ada sumber air lain yang digunakan dan sumber air lain itu justru tidak ada izinnya, tidak terawasi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (12/3/2018).

Sumber air yang tidak berizin ini lah yang akan dipastikan. Saat merazia gedung-gedung itu, tim setidaknya memeriksa tiga hal. Pertama adalah memeriksa lokasi sumur resapan mereka, kedua memeriksa pompa air tanah, ketiga memeriksa instalasi pengelolaan air limbah mereka. Razia gedung dilakukan sejak kemarin sampai 21 Maret mendatang.

Tim yang melakukan razia ini terdiri dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Energi, Satpol PP, dan Dinas Sumber Daya Air. Selain itu juga melibatkan lembaga eksternal seperti Balai Konservasi Air Tanah.

"Kami akan mendatangi gedung-gedung itu. Per hari akan didatangi oleh lima tim yang masing masing tim terdiri dari 10 orang. Ini seperti razia gedung tinggi, untuk memastikan mereka menaati semua aturan," ujar Anies.

Pelanggaran di Hotel Sari Pan Pasific

Anies turun langsung dalam razia gedung yang pertama. Razia yang dilakukan Anies menyasar pada Hotel Sari Pan Pasific yang berada di Jalan M.H Thamrin.

Usai memeriksa, Anies menyimpulkan banyak pelanggaran yang dilakukan manajemen Hotel Sari Pan Pacific. Pelanggaran pertama adalah mereka tidak memiliki sumur resapan.

"Jadi air yang digunakan di hotel ini dialirkan keluar dan menyumbang pada banjir kalau sedang ada hujan yang deras. Karena apa? Karena bukan dimasukkan dalam tanah," kata Anies.

Selain itu, instalasi pengolahan limbah (IPAL) juga tidak sesuai dengan aturan. Perangkap lemaknya tidak berfungsi sehingga mencemari air. Pelanggaran lainnya, izin penggunaan air tanahnya ternyata sudah kadaluwarsa.

"Di sini izinnya surat ijin pengambilan air SIPA itu terakhir tahun 2013 sudah tidak berlaku lagi. Sudah kardaluarsa. Dan peletakkan alat-alatnya, alat ukur dan lain-lain tidak sesuai dengan ketentuan," kata Anies.

Tindak pelanggar

Dengan merazia gedung, Anies ingin membuktikan bahwa siapapun yang melanggar akan ditindak. Tidak hanya pelanggar dari masyarakat kecil, melainkan juga yang besar.

"Kami ingin menegaskan pada semua pesan yang jelas bahwa penegakan aturan di DKI bukan hanya pada mereka yang kecil dan lemah. Penegakan aturan juga pada mereka yang kuat dan besar," kata Anies.

Anies mengatakan, seringkali pedagang yang berjualan di trotoar dipojokan karena melakukan pelanggaran. Sementara, gedung-gedung di belakang trotoar itu juga melanggar aturan karena menyedot air tanah tanpa melewati prosedur pemerintah.

"Mereka juga melanggar aturan, tapi kecendrungan kita adalah menegakan hukum pada mereka yang lemah dan melewatkan mereka yang besar," kata dia.

Selama razia ini, kata Anies, Pemprov DKI belum akan memberi tindakan apapun. Manajemen gedung akan diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun jika tidak dilakukan, Pemprov DKI akan menindak mereka.

Anies mengatakan gedung-gedung yang menggunakan air tanah tanpa izin memberi dampak negatif bagi lingkungan. Permukaan tanah menjadi turun karena air disedot dalam jumlah besar. Limbahnya dibuang begitu saja tanpa dikembalikan ke tanah.