Tak Diberi Modal dan Subsidi Telat, Kekhawatiran Dharma Jaya yang Jadi Nyata...

Ketika itu, Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati sudah mengeluhkan masalah tak diberikannya PMD ini. Sebab, biasanya PMD itu dia gunakan untuk modal membeli daging subsidi sambil menunggu public service obligation (PSO) atau subsidi pangan cair.

"Uang (untuk beli daging) itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu," kata Marina pada tahun lalu, 20 November 2017.

Setiap tahun, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.

Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.

Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.

"Itu satu-satunya cara ya perjuangkan PSO itu. Kalau enggak diperjuangkan, saya enggak tahu bagaimana beli barang untuk persediaan KJP," ujar Marina.

Kekhawatiran jadi nyata

Pada akhirnya, PD Dharma Jaya tetap tidak mendapatkan PMD. Kabar terbaru pun muncul beberapa hari ini. Apa yang dikhawatirkan Marina sejak awal menjadi kenyataan.

Karena tidak mendapat PMD, dia kebingungan bagaimana membayar uang muka daging subsidi. Sebab, PSO yang seharusnya digunakan untuk membayar itu tidak juga cair hingga bulan ini.

"PSO ya belum keluar. Pada waktu November, Wagub (Sandiaga Uno) minta dibantukan, dan sekarang belum cair," kata Marina.

Saat PMD tak diberikan, Pemprov DKI beralasan untuk menantang BUMD mandiri dan berkembang. Marina siap jika ditantang untuk berkembang tanpa PMD asalkan berkembang dalam segi bisnis.

"Tetapi, untuk ketahanan pangan, untuk warga yang mau kami bahagiakan, lalu saya disuruh cari uang, itu unfair," kata Marina tahun lalu.

Kekhawatiran itu jadi kenyataan. PD Dharma Jaya harus mencari pinjaman agar bisa membayar uang muka daging sebagai imbas PSO yang belum cair.

"Pokoknya saya begini, saya berusaha keras cari sana-sini. Sekarang di sana nilainya sudah sampai Rp 80 miliar, sekarang kan sudah jalan Maret. Sampai Februari tuh sudah banyak banget (utang). Ya sudah habis, ya orang mau ngutangin limited," kata dia.

Dijanjikan hari ini

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan masalah PSO yang belum cair. Menurut dia, PD Dharma Jaya bukan mengajukan surat pencairan PSO pada November.

Pada bulan itu, kata Michael, PD Dharma Jaya hanya menyampaikan permintaan pencairan PSO secara lisan dalam rapat.

"Bu Marina ngomong ke Pak Wagub itu November, ngomong-ngomong di rapat. Tetapi kan rapat enggak bisa dibuat berita acara untuk administrasi pencairan," ujar Michael.

Michael mengatakan, PD Dharma Jaya baru menyerahkan dokumen pengajuan pencairan subsidi pada 27 Februari 2018. PD Dharma Jaya mengajukan pencairan PSO sebesar Rp 54 miliar.

Sebanyak Rp 13 miliar untuk membayar kekurangan pada November dan Desember. Sementara Rp 41 miliar untuk membayar subsidi pangan tahun 2018 sejak Januari hingga saat ini.

"Nah diperiksa dong, lengkap enggak nih data? PKS berdasarkan pergub yang baru atau lama? Nah ini pergub ditulisnya masih yang lama. Maka kami kembalikan 8 Maret untuk diperbaiki," kata Michael.

Michael mengatakan, revisi pengajuan pencairan PSO itu baru dikirim kembali oleh PD Dharma Jaya pada 13 Maret. Menurut dia, dana PSO seharusnya sudah bisa cair hari ini atau besok.

"Baru 13 Maret saya proses kemarin, hari ini atau besok mungkin baru bisa cair kalau lengkap semua," ujar dia.