BPTJ: Mobil Pribadi Bayar Masuk Jakarta demi Batasi Jumlah Kendaraan

"Ini bagian dari progran perencanaan jangka pendek dan panjang. Jangka pendek sudah kami mulai, dan rencana ke depan menerapkan jangka panjang dengan pengenaan tarif bagi setiap mobil pribadi yang masuk ke Ibu Kota," kata Bambang saat berbincang dengan Kompas.com, Minggu (25/3/2018).

Menurut dia, upaya jangka pendek sudah mulai terealisasi dengan menyiapkan transportasi massal. Tahun ini ditargetkan ada 1.000 bus yang akan dioperasikan.

Penerapan kebijakan ganjil genap, pengaturan angkutan barang, dan lajur khusus bus juga sudah diterapkan di ruas tol Cikampek-Jakarta. Itu semua masuk dalam program jangka pendek.

Bambang menjelaskan, penerapan mobil harus bayar tarif ketika masuk Jakarta merupakan program  electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Diharapkan program itu bisa meredam penggunaan mobil pribadi di Jakarta.

"Kalau tidak demikian (tidak berbayar), maka transportasi umum yang sudah disiapkan pemerintah akan sulit bersaing dengan mobil pribadi. Karena itu kami atur solusinya dengan rencana jangka panjang melalui ERP," kata dia.

Penerapan rencana itu, lanjut Bambang, akan dilakukan secara merata. Baik bagi kendaraan yang bernomor polisi Jakarta (B) atau pun bernomor daerah di luar DKI.

"Penerapan ERP ini untuk semuanya. Mau yang plat B atau N, asal masuk Jakarta ya bayar. Tujuannya agar Jakarta tidak penuh seperti sekarang ini," kata Bambang.

Selain penerapan jalan berbayar, perencanaan jangka panjang lainnya yang akan dilakukan BPTJ adalah membangun pemukiman di simpul-simpul transportasi umum.

"Permukiman ini terkait transit oriented developmend (TOD). Jadi masyarakat yang tinggal di suatu kawasan nantinya akan meninggalkan mobil pribadi, karena sudah dilayani dengan moda transportasi lengkap. Ini merupakan konsep ke depan dan masuk dari trobosan inovasi BPTJ," kata Bambang.

Soal kapan pelaksanaan ERP dimulai, Bambang mengatakan saat ini masih butuh waktu untuk menyusun semua kerangkanya.

"Kami godok dulu, kami perlu menyusun kerangka kelembagaanya, bicara dengan stakeholder, pemda, pakar-pakar transportasi, dan kerangka regulasi," katanya.

"Itu juga nanti terkait siapa pelaksananya, apakah pemerintah pusat atau daerah, atau kombinasi, atau bahkan pihak swasta," ujar Bambang.