Sandiaga Sebut OK Otrip Sulit Capai Target karena Terganjal Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 2.000 angkutan umum, baik angkot, metromini, maupun kopaja, bergabung dengan program OK Otrip hingga akhir 2018.

"Harusnya kami ingin targetnya kan masuk ke 2.000-an di akhir tahun ini. Ini yang kalau saya bilang, kalau langkahnya masih terlalu terganjal birokrasi seperti ini, tidak akan optimal," kata Sandiaga, di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Senin (9/4/2018).

Oleh karena itu, Sandiaga menargetkan 1.000 angkutan umum terlebih dahulu yang harus bergabung dengan OK Otrip hingga enam bulan ke depan.

"Kami ingin enam bulan ini paling tidak setengah dari angka 2.000 itu bisa tercapai," ujar Sandiaga.

Menurut Sandiaga, sejak diuji coba mulai Januari 2018, jumlah angkutan umum yang bergabung dengan OK Otrip masih sedikit.

Dia meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta menyiapkan langkah konkret untuk mengajak berbagai operator angkutan umum bergabung dengan OK Otrip.

"Saya ingin lebih cepat karena kalau kami lihat dari konversinya, ini masih hitungan puluhan atau ratusan kendaraan (yang bergabung dengan OK Otrip), harusnya ditambah lagi jumlahnya," ujar Sandiaga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa uji coba OK Otrip hingga tiga bulan ke depan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, uji coba OK Otrip sebelumnya telah dilaksanakan mulai 15 Januari dan direncanakan berakhir pada 15 April.

Perpanjangan masa uji coba dilakukan sembari menunggu persetujuan Bank Indonesia terkait mekanisme pembayaran.

Program OK Otrip ini memungkinkan warga Jakarta menggunakan berbagai moda transportasi umum dan cukup membayar Rp 5.000.

Hingga saat ini, baru dua koperasi yang ikut uji coba program tersebut, yakni KWK dan Budi Luhur.