Wacana Pelepasan Saham dan Dividen Rp 40 Miliar dari Perusahaan Bir untuk DKI

Sandiaga menyampaikan pihaknya masih melakukan kajian internal terkait kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

Ia tak memastikan apakah DKI benar-benar akan menjual saham.

"Apakah sesuai dengan visi misi kami yang dituangkan di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan ini akan selesai dalam satu minggu ke depan," ujar Sandiaga, Rabu (25/4/2018).

Sandiaga akan mengumumkan keputusan terkait saham PT Delta Djakarta secepat mungkin.

"Alhamdulillah, satu lagi milestone sudah tercapai, yaitu komunikasi dengan mitra dan mitra sudah mengerti posisi kami seperti apa," katanya. 

Pelepasan saham perusahaan bir tersebut merupakan janji Anies-Sandiaga saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

PT Delta Djakarta Tbk memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.

Pemprov DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970.

PT Delta Djakarta tetap bekerja

Pemprov DKI memegang saham 26,25 persen di PT Delta Djakarta dan memperoleh dividen Rp 40 miliar.

Dividen yang tidak sedikit ini bisa jadi alasan DKI masih gamang melepas sahamnya.

Dibandingkan BUMD lainnya, PT Delta Djakarta memberi keuntungan yang baik bagi DKI. Nominalnya peringkat ketiga setelah Bank DKI yang menyumbang Rp 213 miliar pada 2017 dan PT Pembangunan Jaya Ancol dengan dividen Rp 68 miliar.

Direktur Pemasaran PT Delta Djakarta Ronny Titiheruw mengatakan, wacana pelepasan saham tidak dibahas dalam RUPST. 

"Bisa kami pastikan sampai saat ini belum ada komunikasi formal antara Pemprov DKI dengan PT Delta," ujar Ronny.

Ia mengatakan, pihaknya bahkan tak mencari pembeli yang siap mengambil alih saham DKI.

"Kami, sih, basically tetap business as usual. Tetap fokus meluaskan pasar dan meningkatkan tumbuhnya bisnis kami," katanya. 

Komisaris baru teman Sandiaga?

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi dicopot dari jabatan Komisaris Utama PT Delta Djakarta.

"Pak Michael juga menjabat komisaris di Bank DKI. Peraturan dari bank sentral tidak bisa menjabat di dua perusahaan," kata Ronny.

Posisi komisaris yang biasa diemban pejabat DKI, kini diberikan ke non-PNS.

Sarman dan Sandiaga memiliki hubungan baik.

Kompas.com mencatat ketika Sandiaga masih berkampanye pada Agustus 2016, Sarman mendampinginya ke Balai Kota DKI untuk bertemu Sekretaris Daerah Saefullah.

Selain Kadin, Sarman juga menjabat Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, Ketua Forum Sosial CSR DKI Jakarta, dan anggota Dewan Kehormatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.