"Sosialisasi Kartu Pekerja DKI Terbatas Sekali, Orang Tidak Mengerti"

"Sosialisasi terhadap kartu pekerja itu terbatas sekali," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

"Minimnya sosialisasi membuat orang tidak mengerti," tambah dia.

Said mengaku pernah bertanya kepada anggota KSPI soal Kartu Pekerja. Namun, dari orang-orang yang dia tanya, tidak ada satu pun yang mengetahui Kartu Pekerja.

"Saya cek di anggota saya misal, siapa yang sudah diundang atau mengetahui manfaat Kartu Pekerja dan bentuk kartu pekerja, tidak ada," kata dia.

Rendahnya sosialisasi, lanjut Said, menjadi salah satu alasan Kartu Pekerja tak laku. Padahal, banyak buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) yang membutuhkan kartu tersebut.

Dia menilai selama ini Kartu Pekerja hanya menjadi program pencitraan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, jumlah kartu yang sudah diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh berpenghasilan UMP DKI Jakarta.

Said menilai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memproduksi Kartu Pekerja sesuai jumlah buruh yang berpenghasilan UMP.

"Banyak yang berminat, tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas ada dua hal tadi. Satu, lebih pada pencitraan atau ketidakmampuan dinas akibat jumlah kartu yang sedikit sekali dibandingkan yang berhak menerima berdasarkan kriteria pemda. Yang kedua, minimnya sosialisasi," ucap Said.

Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan UMP ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018 lalu, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

"Per hari ini kalau enggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Sabtu (28/4/2018).

Sandiaga mengatakan rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

Sandiaga akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini.

Adapun Kartu Pekerja diluncurkan sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh. Para buruh berpenghasilan UMP DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.