Ketika Warga Ramai-ramai Tagih Dana Kompensasi ke Pengelola TPST Bantar Gebang

BEKASI, KOMPAS.com - Sekitar 50 warga kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi mendatangi kantor pengelola TPST Bantar Gebang, Rabu (16/5/2018). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan keluh kesah terkait dana kompensasi yang belum juga diberikan kepada mereka.

"Kami datang dengan damai ingin menyampaikan keluh kesah terkait kompensasi warga yang terlambat diberikan. Sampai sekarang belum dikasih dana kompensasi per triwulan sejak awal 2018," ucap Ketua LPM Ciketing Udik, Tajiri, saat ditemui Rabu kemarin.

Dana kompensasi sebesar Rp 600.000 tersebut sedianya ditransfer per tiga bulan kepada 18.000 kepala keluarga di tiga kelurahan yakni Ciketing Udik, Sumur Batu, dan Cikiwul, di Kecamatan Bantar Gebang.

Tajiri berharap, pemerintah dan dinas terkait dapat segera menggelontorkan dana kompensasi. Tajiri bersama rombongan tokoh masyarakat, ketua RT dan RW di wilayah Ciketing Udik, diterima perwakilan dinas lingkungan hidup DKI Jakarta dan kota Bekasi serta Bapeda kota Bekasi.

Dari hasil pertemuan tersebut, didapatkan kesepakatan kompensasi akan segera diurus agar dapat diterima warga.

Menanggapi tuntutan warga, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah DLH DKI Jakarta Rizky Febriyanto menyatakan, pemerintah DKI Jakarta siap untuk menggelontorkan dana kompensasi yang diinginkan warga. Namun, kendala administrasi menjadikan distribusi dana tersebut terhambat.

"Masih ada beberapa SKPD Kota Bekasi yang belum melengkapali RAB. Tapi dari pertemuan tadi diungkapkan tinggal meminta tanda tangan Walikota, lampiran, dan RAB. Semoga bisa diselesaikan secepatnya," ucap Rizky.

Ancam tutup TPST

Tajiri mengungkapkan, warga memberikan waktu kepada pengelola TPST Bantar Gebang untuk menyelesaikan proses pemberian kompensasi sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga tersebut.

"Kita beri waktu sampai Senin minggu depan. Jika belum diberikan juga, kami akan melakukan aksi," ucap Tajiri.

Aksi yang dimaksud adalah melakukan penutupan gerbang TPST Bantar Gebang dari seluruh kegiatan.

"Kalau sampai hari yang ditentukan belum cair, maka otomatis warga menutup TPST Bantar Gebang. Itu warning dari warga," ucap Tajiri.

Menanggapi rencana warga, Rizky mengungkapkan pihaknya telah mengetahui apa keinginan warga. Pemerintah DKI Jakarta sendiri sudah menyediakan dana yang diinginkan warga, namun masih terdapat syarat administrasi yang belum dipenuhi pihak Pemkot Bekasi.

"Makanya setelah rapat ini, kita Pemprov DKI mendorong pihak pemkot untuk lebih cepat dan fleksibel. Kita harap dari Pemkot Bekasi juga dorong pihak Bapeda dan BPKD mempercepat proses administrasi. Saat ini masih kurang beberapa persyaratan administrasi dari pemkot Bekasi untuk segera memproses pencairan dana kompensasi tersebut," ucap Rizky.

Usulan warga soal dana kompensasi

Warga berharap agar dana kompensasi yang selama ini mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta melalui Pemkot Bekasi, dipisahkan dari dana-dana lainnya. Ini setelah dana kompensasi bagi mereka belum juga diterima dikarenakan masalah administrasi dari SKPD Pemkot Bekasi.

"Dana kompensasi dari Pemprov DKI ini diberikan gelondongan digabungkan dengan dana bantuan untuk Pemkot Bekasi. Kami minta dipisahkan secara administrasinya, sehingga bisa mempermudah proses pencairan," ucap Tajiri.

Tajiri juga berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan kebijakan khusus terkait masalah dana pengganti yang tak kunjung cair ini.

"Dengan keterlambatan ini mudah-mudahan Pemprov DKI punya kebijakan khusus. Misalnya, kalau administrasi Pemkot Bekasi belum masuk, paling tidak dana kompensasinya sudah bisa ditransfer ke rekening warga," ujar Tajiri.