DKI Lepas Saham PT Delta, Anggota Fraksi Gerindra Khawatir Wewenang Kontrol Miras Hilang

Menurut dia, Pemprov DKI akan lebih mudah mengawasi peredaran minuman keras jika tetap berinvestasi di PT Delta Djakarta.

"Kalau lepas saham, kan enggak ada kewenangan lagi untuk mengontrol," ujar Prabowo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (17/5/2018).

Oleh karena itu, Prabowo menyarankan Pemprov DKI memindahkan sahamnya ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Dengan begitu, Pemprov DKI tetap mendapatkan keuntungan dari kepemilikan saham di perusahaan itu.

Pemprov DKI juga bisa ikut mengawasi peredaran minuman keras itu. Namun, Pemprov DKI tidak perlu terlibat langsung untuk mengelola perusahaan bir.

"Kalau diserahkan BUMD ya yang kelola BUMD-nya," kata dia.

Prabowo juga mengomentari alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Khususnya tentang potensi pendapatan Rp 1 triliun lebih jika saham itu dilepas.

Prabowo mengatakan memang nilainya sangat jauh jika dibandingkan dengan dividen PT Delta Djakarta tiap tahun yang hanya sekitar Rp 38 miliar. Namun, dia yakin perusahaan ini akan terus berkembang.

"Tidak mungkin stagnan, bisa-bisa sampai Rp 100 miliar kan nanti. Menurut saya ini akan meningkat terus," kata Prabowo.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta pada Rabu petang.

Pelepasan saham perusahaan bir tersebut merupakan janji Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI memiliki saham 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional.

DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Rata-rata, PT Delta menyumbang keuntungan Rp 38 miliar setiap tahunnya.