Isu Ajaran Radikal, Pemprov DKI Lanjutkan Pembinaan ke Masjid-masjid

"Kami dengan MUI, Dewan Masjid Indonesia (cabang) Jakarta tetap bekerja sama untuk pembinaan kepada semua sarana ibadah baik itu masjid, mushala, juga yang lain seperti gereja, pura, vihara," ujar Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (6/6/2018).

Hendra mengatakan, selama ini pembinaan semacam itu rutin dilakukan. Dewan Masjid Indonesia melakukan monitoring ke masjid-masjid melalui rapat rutin mereka. Kata Hendra, hal ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Masjid yang dibina juga bukan hanya yang disusupi paham radikal. Melainkan seluruh tempat ibadah di Jakarta.

"Bagaimanapun secara normatif formal pembinaan harus dilakukan ke seluruh masjid, mushala yang ada di Jakarta," ujar Hendra.

Hendra mengimbau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk memilih penceramah yang menyejukkan.

"Kami mengimbau kepada pengurus mesjid, DKM agar menghadirkan penceramah yang mampu menyejukkan hati umat, mampu menengangkan situasi kondisi agar tetap kondusif," ujar Hendra.

Isu masjid diisi paham radikal di DKI muncul setelah Presiden Joko Widodo mengundang 42 tokoh praktisi sosial, budaya, pendidikan, dan agama untuk berdiskusi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin kemarin.

Dalam pertemuan itu, Jokowi dan para tokoh membicarakan mengenai adanya paham radikalisme yang diajarkan di sejumlah masjid di Ibu Kota.

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra mengungkapkan, awalnya topik tersebut dicetuskan oleh salah satu tamu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid.

"Mbak Alissa mengatakan, sekitar 40 masjid yang dia survei di Jakarta itu penceramahnya radikal, dia (masjid-masjid itu) mengajarkan intoleransi dan radikalisme," ujar Azyumardi, seusai pertemuan.