Keduanya dianggap tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik.
"Sudah kami lakukan untuk kadis pendidikan dan (kadis) kesehatan, istilahnya gagal perencanaan," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (16/7/2018).
Dalam rapat rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, Saefullah dan jajarannya dikritik DPRD atas tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Silpa 2017 mencapai Rp 13,1 triliun, lebih besar dibanding silpa 2016 Rp 7,7 triliun. Tercatat, ada 16 puskesmas dan 93 sekolah yang gagal dibangun Pemprov DKI Jakarta dari anggaran tahun lalu.
Salah satu penyebab besarnya silpa adalah buruknya perencanaan sehingga kegiatan tidak bisa dieksekusi.
DPRD menegur agar kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lebih cermat dalam menyusun anggaran dan mengeksekusi kegiatan.
"Ada beberapa masukan positif dari DPRD. Kepala dinas berkinerja tidak baik, salah buat anggaran, ada beberapa sekolah yang tidak jadi dieksekusi, ada beberapa puskesmas yang dikembalikan dananya karena kondisi lapangan berbeda dengan yang mereka ajukan," ujar Saefullah.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/16/21332551/mantan-kadis-kesehatan-dan-pendidikan-dki-dicopot-karena-gagal