Prasetio: Saya Dibilang Politis, Ini Partai Pendukung Anies-Sandi Juga Mengkritik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, dirinya tidak bersikap politis dalam hal pengesahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017.

Prasetio mengacu pada semua fraksi, termasuk dari partai pendukung Anies-Sandi, yang juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2017.

Prasetio sebelumnya dinilai bersikap politis karena beberapa kali menolak menerima LKPJ 2017. 

"Saya dibilang politis, ini partai pendukungnya juga mengkritik. Kalau saya yang mengoreksi 'wah si Pras enggak move on sebagai ketua Dewan'. Tapi, kalau kita lihat, ini semua kebersamaan kita," ujar Prasetio, dalam rapat LKPJ di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (23/7/2018).

Sebelum Prasetio mengatakan hal itu, semua anggota Dewan yang hadir memberikan pendapatnya mengenai SILPA tahun 2017. Salah satu anggota Dewan yang mengkritik adalah Ahmad Yani dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ahmad mengatakan, penjelasan SKPD mengenai hal itu belum memuaskan.

"Ada penjelasan yang memang belum memuaskan, karenanya saya mengingatkan pada seluruh SKPD dalam memberikan penjelasan agar betul-betul bisa diterima anggota Dewan ini," ujar Ahmad.

Ahmad mengingatkan, pembahasan APBD Perubahan harus sudah mulai dilakukan. Dia pun meminta pembahasan LKPJ ini tidak berlarut-larut.

Eksekutif harus bisa menjelaskan dengan baik terkait alasan adanya SILPA. Dia juga berharap hal ini tidak terjadi lagi pada laporan tahun anggaran 2018.

"Jadi, saya hanya mengingatkan. Terlepas tadi penjelasannya logis atau tidak, memang ke depan perlu ada kejujuran," kata Ahmad.

Sebelumnya, Prasetio belum kunjung menerima LKPJ 2017 karena alasan SILPA yang terlalu besar hingga Rp 13,1 triliun. Prasetio menyebut, SILPA itu melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menilai sikap Prasetio politis.

"Kami ingin juga pisahkan proses politik dari proses pengesahannya LKPJ karena ini sesuatu hal yang rutin sebetulnya," kata Sandiaga.