Ketua Komisi ASN Bantah Anies yang Sebut Berpolitik

Sofian menyebut KASN hanya melakukan pengawasan sesuai tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) mereka.

"Jadi, jelas yang kami lakukan bukan berpolitik," ujar Sofian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (30/7/2018).

Sofian menjelaskan, pengawasan KASN, yakni memastikan kepala daerah, termasuk Anies, tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Penyelidikan KASN soal dugaan pelanggaran prosedur dalam perombakan pejabat DKI juga termasuk dalam pengawasan tersebut.

"Bila pemberhentian dan pengisian pejabat di DKI yang dilakukan gubernur terbukti melanggar UU, sesuai ketentuan UU 23/2014 ayat 67 huruf b, gubernur akan diberhentikan oleh presiden," kata Sofian.

Terkait siaran pers yang disoroti Anies, Sofian menyebut KASN mengeluarkan siaran pers itu sebagai salah satu bentuk pengawasan mereka juga dalam menjalankan tupoksinya.

"Yang jelas, press release adalah salah satu bentuk pengawasan kami," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menuding Sofian berpolitik. Dia menyebut, Sofian telah membentuk opini karena mengeluarkan hasil penyelidikannya melalui siaran pers.

Menurut Anies, KASN seharusnya tidak mengeluarkan siaran pers mengenai hasil penyelidikan soal perombakan pejabat di DKI jakarta. Dia menyebut siaran pers tidak termasuk proses administrasi yang biasanya dilakukan antar-instansi pemerintah.

"Ketika ada press release dari KASN, saya berpikir, kok jadi seperti kegiatan politik ya. Karena justru pertanyaan saya itu, kok jadi Ketua KASN berpolitik? Ini kan membentuk opini, itu kan sebuah proses politik bukan?" kata Anies, Minggu (29/7/2018).