Dua BUMD DKI Minta Rp 1 Triliun untuk Rusun DP Rp 0

Direktur Utama Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan, pihaknya berencana membangun rusun DP nol rupiah di dua lokasi yang terintegrasi dengan kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

“Untuk rumah DP Rp 0 kami minta (PMD/penyertaan modal daerah) sekitar 531 miliar rupiah, hanya untuk pembangunan,” kata Direktur Utama PT Jakpro Wahyu Dwi Daryoto.

Lokasi pertama yakni di Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jakpro berencana memadukan hunian dengan depo serta stasiun kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT).

Jakpro akan membangun total enam menara yang terbagi atas dua kategori. Tiga menara khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan dengan kapasitas 5.700 unit. Tiga menara lainnya berkapasitas 4.900 unit bersifat campuran, yakni sebagian untuk MBR dan sebagian untuk masyarakat umum.

PMD yang diminta untuk merealisasikan ini sebesar Rp 265 miliar.

Ada juga opsi untuk membuat semua unit ditujukan bagi MBR tetapi dengan pengajuan PMD yang lebih besar yakni Rp 662 miliar.

Kemudian lokasi kedua yang dibangun oleh Jakpro berada di Jalan Yos Sudarso, Kebon Bawang, Jakarta Utara. Ada dua menara dengan total 1.222 unit rusun. Satu menara khusus untuk MBR, dan satu menara lainnya untuk komersial. PMD yang diminta untuk proyek ini sebesar Rp 266 miliar.

Sementara PD Sarana Jaya mengajukan Rp 128,6 miliar ditujukan untuk biaya pengembangan awal proyek rumah Dp Rp 0 di Klapa Village.

"Ini untuk biaya pengembangan awal di luar biaya lahan," kata Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory Pinontoan.

Sarana Jaya juga mengajukan Rp 355 miliar untuk membeli lahan bagi rusun DP Rp 0.

"Lahannya sudah ada lokasinya, tapi kami tidak sampaikan dulu agar harganya tidak naik," ujar Yoory.

Program rusun DP Rp 0 merupakan salah satu program unggulan Gubernur Anies Baswedan. Proyek percontohan rusun DP Rp 0 tengah dibangun oleh PD Sarana Jaya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Namun hingga saat ini, Pemprov DKI masih belum membuat dasar hukum agar program itu bisa diakses masyarakat.