Pemprov DKI Siapkan 2 Alternatif Lahan untuk Bangun Selter Warga Bukit Duri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan dua alternatif lahan untuk membangun rumah singgah sementara atau selter untuk warga korban gusuran normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, alternatif yang pertama yakni lahan Wisma Ciliwung.

Dia telah meminta Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali untuk mengecek status kepemilikan lahan itu.

"Saya tugaskan Pak Wali untuk yang Wisma Ciliwung itu dicek legalnya, karena pemerintah daerah kan bisa bayar kalau hak dasar tanah tersebut benar," ujar Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/9/2018).

Menurut Saefullah, Marullah nantinya akan berkoordinasi dengan pemilik lahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan untuk memastikan status kepemilikan lahan tersebut.

Jika tak ada masalah, Pemprov DKI akan menganggarkan dana untuk membeli lahan tersebut. "Kalau sudah jelas, ya, nanti kita anggarkan di DKI," kata dia.

Sementara itu, alternatif lahan yang kedua yakni menggunakan lahan milik Kementerian Keuangan.

Menurut Saefullah, lahan itu telantar. Pemprov DKI akan menyurati Kementerian Keuangan agar lahan itu dihibahkan ke DKI.

"Yang kedua, itu ada tanah Kementerian Keuangan yang telantar, bangunannya saya lihat kalau enggak Jepang, ya zaman Belanda kali itu. Jadi, enggak kepakai, sayang," ucap Saefullah.

Dua lahan alternatif itu lokasinya tidak jauh dari lokasi gusuran warga Bukit Duri.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun kampung susun di sekitar lokasi gusuran Bukit Duri. Namun, pembangunan kampung susun itu juga terkendala lahan.

Sebelum membangun kampung susun, Pemprov DKI akan menyiapkan selter untuk warga.