Anggaran Sosialisasi Pemilu 2019 Diusulkan Rp 11 Miliar karena Indeks Demokrasi di DKI Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebesar Rp 11 miliar karena indeks demokrasi di Jakarta turun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan, menurunnya indeks demokrasi itu didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggaran Rp 11 miliar itu diketahui naik drastis dari hanya Rp 3,8 miliar pada tahun sebelumnya.

"Kenapa menjadi besar, karena indeks demokrasi di Jakarta turun pada 2016. Data BPS pada 2014, indeks demokrasi Jakarta tertinggi pertama di Indonesia, pada 2016 turun," ujar Taufan, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Namun, Taufan tidak merinci penurunan angka indeks demokrasi tersebut.

Taufan menyampaikan, Kesbangpol DKI berencana mencerahkan pemahaman 16.000 warga Jakarta melalui sosialisasi Pemilu 2019.

Tujuannya agar warga memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sosialisasi kepada 16.000 orang itu nantinya akan dibagi dalam 180 angkatan.

"Kami memandang perlu pemahaman dari warga Jakarta yang hasil data kami ada 16.000 orang untuk dicerahkan untuk memahami Undang-Undang Nomor 7," kata Taufan.

Pembahasan anggaran sosialiasi Pemilu 2019 hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan pada Kamis (6/9/2018) malam.

DPRD DKI Jakarta mempertanyakan anggaran itu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mempersoalkan nilainya yang naik drastis dari hanya Rp 3,8 miliar pada tahun sebelumnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad juga mempertanyakan mengapa kenaikan mencapai hampir tiga kali lipat.

Ia mengatakan, dengan anggaran Rp 3,8 miliar, kegiatan bisa dilakukan dengan baik.