Penghuni Rusun di DKI yang Tak Mampu dan Tunggak Sewa Tak Akan Diusir

Semua kepala unit pengelola rumah susun (UPRS) telah diinstruksikan untuk tidak mengusir penghuni rusun yang menunggak.

"Kami bisa jamin. Insya Allah tidak ada (yang diusir) karena semua kepala UPRS sudah diberikan instruksi kepala dinas untuk tidak mengosongkan warga terprogram," ujar Meli di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018) malam.

Warga terprogram yang dimaksud Meli yakni warga yang direlokasi ke rusun karena terkena dampak penertiban untuk proyek normalisasi sungai.

Selain warga terprogram, Meli menyebut warga lainnya yang menunggak sewa rusun juga tidak akan diusir, asalkan mereka tidak melakukan pelanggaran berat.

"Warga terprogram sampai saat ini belum pernah ada yang dilakukan pengusiran. Warga umum pun sebetulnya belum pernah juga bila dia masuk kategori tidak mampu, tidak pernah kami usir, kecuali pelanggaran berat seperti mempunyai narkoba ataupun yang mengalihkan rusunnya," kata Meli.

Adapun penghuni rusun di Jakarta menunggak sewa rusun, bayar air, dan listrik. Total tunggakan sewa hingga Juli lalu mencapai Rp 27,8 miliar, sementara dendanya yakni Rp 7,9 miliar.

Selain itu, sejumlah warga di lima rusun juga menunggak listrik karena masih menggunakan meter induk. Total tunggakannya Rp 1,3 miliar.

Terakhir, sejumlah penghuni rusun juga menunggak biaya air dengan total tunggakan Rp 6,9 miliar.

Sebagian besar penghuni yang menunggak sewa rusun merupakan warga terprogram yang direlokasi karena normalisasi sejak 2015.