DPRD DKI Minta Pemprov DKI Anggarkan Pembangunan TPS Khusus Limbah B3

Dia menyebut tidak ada pemilahan jenis-jenis sampah yang dibuang ke TPS tersebut.

"TPS di Jalan Bugis yang arah rumah saya di Priok, itu dicampur semua sampahnya. Jalan Bugis pikirin, gimana itu," ujar Taufik dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/9/2018).

Taufik menyampaikan itu saat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran untuk membangun TPS khusus jenis sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mulanya mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 1,4 miliar untuk membangun TPS limbah B3 di empat lokasi di Jakarta.

Taufik mempertanyakan apakah empat TPS cukup, mengingat limbah B3 dari permukiman warga cukup banyak dan jenis sampah itu masih dicampur dengan jenis sampah lainnya.

Taufik meminta pembangunan TPS khusus limbah B3 juga dianggarkan dalam APBD murni 2019.

"Kalau empat (TPS) kurang enggak? Kalau enggak sanggup ini, Bapak pikirin di APBD murni, maksimalkan," kata Taufik.

Isnawa menjelaskan, empat TPS yang akan dibangun hingga akhir 2018 ini didasarkan pada tersedianya lahan. TPS khusus limbah B3 rumah tangga itu akan dibangun di kompleks milik Dinas Lingkungan Hidup.

"Empat ini lokasi yang siap. Pembangunannya tiga bulanan. Sifatnya hanya sementara," tutur Isnawa.

Limbah B3 itu kemudian akan diangkut oleh perusahaan swasta dan akan diolah. Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang memproses lelang untuk menentukan perusahaan swasta yang akan mengolah limbah B3 tersebut.

Selain TPS khusus, Dinas Lingkungan Hidup juga menambah anggaran Rp 2 miliar untuk membeli lima truk pengangkut khusus limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup baru akan membeli lima truk pada 2018 ini sesuai ketersediaan di karoseri.

"Sekarang masih di karoseri, stoknya maksimal 5 unit. Di 2019 nanti ditambah di anggaran murni," kata Isnawa.