Perwakilan Warga Kalibata City Nilai Penanganan Prostitusi Sebatas Tempel Larangan

"Kami melihat ini berkali-kali terjadi sejak pertama berdiri, padahal pengelola sudah punya CCTV, sekuriti, daftar agen, sudah tahu mana unit yang disewakan mana yang tidak, dikasih kartu akses, mereka punya semua cara tapi kok justru enggak pernah berhasil menyelesaikan masalah," kata perwakilan Komunitas Warga Kalibata City Wenwen Zi ketika dihubungi, Senin (17/8/2018).

Wenwen mengatakan, pencegahan prostitusi lebih banyak dilakukan dengan mempermasalahkan sewa harian.

Selain itu, pengelola hanya memasang peringatan agar tak melakukan praktik prostitusi. Wenwen menilai langkah itu tak menyelesaikan masalah.

"Cuma tempel-tempel dilarang prostitusi, itu enggak ada artinya," ujar Wenwen.

Karena tak kunjung ada penyelesaian, warga pun mengadukan masalah ini ke Gubernur DKI Jakarta pada Maret 2018. Warga juga mengumpulkan petisi dari 1.000 orang yang menuntut protitusi diberantas di Kalibata City.

Tuntutan warga ini, akhirnya mendorong pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak mencari solusi. Solusi yang disepakati warga, pengelola, dan pemerintah, yakni dengan menambah kamera closed circuit television (CCTV) dan buku tamu yang diumumkan terbuka.

"Kalau untuk anggaran kami masih belum tahu, tapi warga kalau pun disuruh iuran kami siap. Ini kan rumah kami sendiri," kata Wenwen.

Melalui akun instagram pribadinya @aniesbaswedan, Gubernur DKI Jakarta mengunggah agenda kunjungannya ke Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, Minggu (16/9/2018).

Ia menyambangi apartemen yang kerap menjadi sorotan publik karena maraknya praktik prostitusi tersebut dengan Walikota Jakarta Selatan Marullah Matali.

Dalam kunjungannya ini, Anies bertemu dengan pengelola apartemen untuk membicarakan dan mencari jalan keluar terkait isu prostitusi tersebut.

Salah satu poin yang disampaikan Anies adalah rencananya mendokumentasikan dan mempublikasikan tamu atau pelanggan prostitusi kepada masyarakat luas sebagai upaya pencegahan prostitusi.