Mediasi Buntu, Pengidap Kanker Payudara Berencana Laporkan Direktur BPJS Kesehatan ke Polisi

Pasalnya, mediasi yang digelarnya bersama BPJS Kesehatan, pihak Presiden Joko Widodo, pihak Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Dewan Kementerian Klinis, berlangsung buntu.

Juniarti tetap tak mendapat jaminan obat Trastuzumab bisa ditanggung BPJS Kesehatan.

"Kami mau laporkan ke polisi aja Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS dr. Maya Rusady, sama Ketua Dewan Pertimbangan Klinis BPJS Agus Poerwadianto," kata suami Juniarti, Edy Haryadi, usai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018).

Edy tak memahami mengapa BPJS Kesehatan tak kunjung memberi jaminan obat Trastuzumab bisa dikonsumsi istrinya. Pihaknya sudah mengantongi persyaratan yang diminya yakni pemeriksaan laboratorium yang menyatakan adanya tumor HER2 Positif.

Selain itu, Kepmenkes 856/2017 tentang Formularium Obat Nasional yang memutuskan obat Trastuzumab ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Edy, mediasi akan dilanjutkan lagi pada Senin (24/9/2018). Jika di mediasi selanjutnya BPJS masih mempersulit pengobatan, maka pihaknya akan melaporkan ke polisi.

"Untuk pasalnya kami masih pertimbangkan, bisa percobaan pembunuhan berencana," ujar Edy.

Juniarti sebelumnya telah menggugat empat pihak terkait penghentian penjaminan obat kanker Trastuzumab itu dengan nomor perkara 552/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Keempat tergugat yakni Presiden Joko Widodo yang menjadi tergugat 1, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek sebagai tergugat 2, BPJS Kesehatan sebagai tergugat 3, dan Dewan Pertimbangan Klinis Kemenkes sebagai tergugat 4.

Obat Trastuzumab sebelumnya dijamin penyediaannya, tetapi BPJS Kesehatan menghentikan penjaminan obat kanker tersebut sejak 1 April 2018.