Nasib OK OCE Setelah DPRD Coret Anggaran Sertifikasi Pendampingnya

Bestari Barus dari Fraksi Partai Nasdem mempertanyakan kompetensi para pendamping OK OCE yang melatih ribuan peserta itu. DPRD DKI Jakarta melalui badan anggaran (banngar) telah menolak usulan anggaran tersebut.

"Hari ini masyarakat tahu bahwa pendamping OK OCE sendiri diragukan karena enggak ada sertifikatnya. Seharusnya orang yang diambil adalah yang memenuhi kriteria," ujar Bestari.

Ketua Pergerakan OK OCE (PGO) Faransyah Jaya mengatakan, meski belum bersertifikasi, pendamping OK OCE direkrut dengan syarat dan kriteria mirip dengan pelatihan uji kompetensi yang dilakukan lembaga sertifikasi. Dalam perekrutan, PGO menetapkan tiga standar minimal yang harus dipenuhi jika ingin menjadi pendamping OK OCE. Tiga standar itu yakni pendidikan, kesehatan, dan pengalaman berwirausaha.

Standar minimal pendidikan pendamping OK OCE yaitu lulusan diploma 3, sedangkan untuk kesehatan harus melalui rekomendasi dokter. Terkait pengalaman berwirausaha, standarnya wajib minimal 6 bulan pernah berwirausaha.

Setelah memenuhi syarat minimal tersebut, para pendamping akan diuji kembali dalam pelatihan-pelatihan yang diberikan para trainer. Pelatihan itu disebut trainer of trainer (ToT) dan digelar tiga bulan sekali. Melalui pelatihan itu, para trainer akan menguji kompetensi para pendamping OK OCE.

"Pada saat membuka lowongan, kami ada syarat dan ketentuannya. Kalau standarisasi rekrutmen sudah," ujar Faran, Selasa (18/9/2018).

Para pendamping itu akan dilatih dan diuji pemahamannya dalam menghitung modal, mengetahui proses perizinan usaha, dan beberapa hal lain untuk pengembangan usaha.

Menyayangkan

Faran menyanyangkan keputusan DPRD DKI Jakarta mencoret anggaran sertifikasi bagi para pendamping OK OCE. Faran menilai sertifikasi wajib dilakukan guna mendapatkan pendamping OK OCE yang kompeten yang bisa mengarahkan para peserta OK OCE dalam membangun usahanya.

Ide untuk mengadakan sertifikasi telah tercetus pada Juni- Juli tahun ini. Awalnya beberapa pelatihan dan tes yang dilakukan dirasa telah cukup cukup untuk mendapatkan pendamping OK OCE yang berkompeten. Namun, dari evaluasi yang dilakukan, dirasa perlu meningkatkan standar para pendamping.

Peningkatan standar itu akan berpengaruh terhadap banyaknya anggota OK OCE yang mendapatkan perizinan dan permodalan untuk membangun usaha.

Karena itu Faran heran terhadap pernyataan Bestari yang mempertanyakan sedikitnya anggota OK OCE yang telah memiliki izin dan modal usaha. Harusnya dipahami bahwa untuk mendapatkan perizinan dan modal usaha, peserta wajib didampingi pendamping yang berkompeten.

Untuk mencapai standar itu harus dilakukan standarisasi berupa sertifikasi para pendamping. Namun, Faran merasa aneh bahwa anggota DPRD menolak anggaran serfikasi yang diajukan.

Anggaran Rp 3,9 miliar guna sertifikasi dalam rancangan KUPA-PPAS 2018 untuk sertifikasi pendamping OK OCE sudah merupakan paket hemat.

Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi bernama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Untuk sertifikasi umum, biayanya berkisar Rp 4,5 juta per orang. Namun, untuk pendamping OK OCE biayanya hanya Rp 3 juta- Rp 3,5 juta per orang. Anggaran itu digunakan untuk menyertifikasi 1.200 pendamping OK OCE. Saat ini, baru 200 orang yang telah direkrut sebagai pendamping.

Rencananya, jika anggaran tersebut tidak ditolak, perekrutan 1.000 pendamping akan dilakukan tahun ini.

Penyemangat

Selain mendapatkan pendamping OK OCE yang memiliki kompetensi, sertifikasi para pendamping program tersebut juga bertujuan agar mereka betah menekuni profesi itu.

Beberapa pendamping memilih untuk meninggalkan pekerjaan tersebut karena gaji pokok pendamping OK OCE yang hanya berada di kisaran UMP DKI Jakarta, yaitu Rp 3,6 juta.

PGO mengikat kontrak selama setahun terhadap para pendamping. Namun, mereka juga tidak bisa memaksa jika para pendamping memilih keluar dari program itu.