Duka Lulung Jadi Anggota DPRD DKI, Dibuli Kasus UPS dan Dipecat karena Tak Dukung Ahok

Salah satu pengalaman duka itu yakni soal kasus uninterruptible power supply (UPS).

Pengadaan alat UPS diketahui merupakan salah satu program pada APBD Perubahan 2014.

Program pengadaan UPS menjadi masalah karena dinilai tidak diperlukan oleh sekolah-sekolah.

Selain itu, harga UPS dinilai terlalu mahal dari harga asli. Lulung sempat diperiksa berkali-kali oleh Bareskrim Polri karena kasus itu.

Hal itu karena Lulung dulu merupakan koordinator Komisi E, komisi yang memasukkan anggaran pengadaan alat UPS tersebut.

Hal itu menjadi duka bagi Lulung karena kasus UPS hampir menjeratnya.

"Lima tahun kemarin dari 2014, perjalanan yang hampir mengalami pengalaman duka. Ada kasus UPS yang hampir saja menjerat saya, semua orang enggak percaya kalau saya tidak terlibat," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

Karena kasus UPS, Lulung mengaku banyak menerima kritik dari masyarakat. Dia juga dibuli di media sosial.

"Saya adalah korban meme, korban hoaks, korban meme pertama di Republik Indonesia ini. Tapi sekarang alhamdulillah, saya melihat orang sudah biasa," kata dia.

Pengalaman duka lainnya yang dialami Lulung yakni pada masa Pilkada DKI Jakarta 2017.

Dia dipecat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Hal itu berbeda dengan sikap PPP kubu Djan Faridz yang mendukung Ahok-Djarot. Lulung saat itu merupakan salah satu kader PPP kubu Djan.

PPP diketahui pernah pecah menjadi dua kubu. Adapun kubu lainnya dipimpin Romahurmuziy yang mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilkada DKI 2017.

"Pada tahun 2017, ketika pilkada saya tidak mengikuti perintah DPP, kemudian saya dipecat. Saya berpegang kepada asas partai saya dahulu dan tetap saya disalahkan. Saya mendapat hukuman dipecat pada 13 Maret 2017," ucap Lulung.

Setelah dipecat dari PPP, Lulung memutuskan menjadi kader Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga daftar sebagai caleg DPR RI dari PAN pada Pileg 2019.

Kini, nama Lulung telah lolos dalam daftar calon tetap (DCT) caleg DPR RI.

Hal ini mengharuskan dia berhenti dari keanggotaannya di DPRD DKI karena mencalonkan diri dalam pileg lewat partai berbeda.

Saat ini, Lulung masih berstatus non-aktif. Pemberhentiannya yang sah menunggu surat keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri.