M Taufik Diusulkan Jadi Calon Wagub DKI, Bagaimana Tanggapan Warga?

Djami (30), pegawai negeri di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, berpendapat bahwa pencalonan Mohammad Taufik bisa membunuh kepercayaan rakyat kepada aparat pemerintah.

Sebab, Taufik merupakan mantan narapidana kasus korupsi. Ia mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memimpin suatu daerah.

Kendati demikian, partai politik yang mengusung seorang pemimpin daerah seharusnya mempertimbangkan riwayat hukum calonnya.

"Saya tahu siapa dia (Mohammad Taufik), tetapi saya kecewa sih kenapa dia ngotot banget jadi wagub. Harusnya parpol yang mengusungnya juga perhatikan dong bagaimana pendapat rakyat," ujar Djami saat ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).

Djami menyampaikan, kriteria pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa memberikan teladan yang baik untuk rakyatnya.

"Dia saja pernah korupsi, apakah bisa menjamin dia enggak korupsi di masa depan. Ini Jakarta loh, ibu kota negara. Harusnya yang memimpin, seseorang dengan track record yang baik," ujar dia.

Pendapat yang sama juga disampaikan Laura (27), karyawan swasta di kawasan Sudirman. Ia ragu Jakarta akan lebih baik jika dipimpin mantan narapidana kasus korupsi.

Laura paham bahwa setiap mantan napi korupsi memiliki hak untuk hidup normal kembali dalam lingkungan.

Kendati demikian, menurut dia, memilihnya mantan napi korupsi menjadi kepala daerah merupakan pilihan yang keliru.

"Boleh saja memberi kesempatan kedua kepada mereka (mantan napi korupsi) asal jangan memimpin daerah lah. Siapa yang bisa menjamin dia enggak mengulanginya lagi?" ujar Laura.

Mitha (24), karyawan swasta lainnya, juga mengaku kecewa akan keputusan Partai Gerindra DKI yang mengusulkan Taufik sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Ia menilai, ini bisa menciptakan citra buruk pemerintahan. Menurut Mitha, pemimpin yang baik adalah seseorang yang mampu memberikan manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya.

"Korupsi itu kan merugikan rakyat, kalau dia jadi wagub, kita mencontoh hal baik apa dari dia?" ujar Mitha.

"Saya enggak tahu siapa yang bisa memutuskan dia bisa jadi wagub atau tidak, tetapi tolonglah dengar pendapat rakyat. Kita enggak mau punya wagub mantan napi korupsi," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, DPD Gerindra DKI sudah memutuskan untuk mengusulkan Taufik sebagai cawagub DKI.

Alasannya, Taufik memiliki banyak pengalaman memimpin organisasi selama lebih dari 18 tahun dan kini menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat pimpinan pada Jumat (21/9/2018), kata Syarif, seluruh pengurus DPD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-DKI Jakarta sepakat mengusulkan Taufik.

"Keputusan rapim cuma tunggal, yaitu menetapkan M Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI," kata Syarif.

Usulan DPD Gerindra DKI ini masih akan dibahas di tingkat pimpinan pusat partai.

Adapun kursi wagub DKI Jakarta masih kosong setelah Sandiaga mundur untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo.

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 berhak mengusulkan nama cawagub pengganti.

PKS telah memiliki dua nama cawagub yang akan diusulkan, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.

PKS tengah berupaya melobi Gerindra agar menyerahkan kursi wagub DKI kepada PKS.