4 BUMD DKI Ajukan Suntikan Dana Rp 7,8 Triliun dalam Rancangan Anggaran 2019

"PT MRT Jakarta sebesar Rp 4,9 triliun, untuk penyelesaian MRT fase 1 dan pembangunan MRT fase 2," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Subagyo.

Hal ini disampaikan Subagyo dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Kemudian, PMD untuk PT Jakarta Propertindo sebesar Rp 648 miliar. PMD itu rencananya digunakan untuk pembebasan lahan program rumah dengan down payment (DP) nol rupiah.

"PMD PT Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp 1,8 triliun, digunakan untuk pengadaan lahan dalam rangka proyek SPTA dan pembangunan hunian DP nol," kata Subagyo.

Terakhir, PMD untuk PAM Jaya sebesar Rp 385 miliar yang rencananya akan digunakan untuk optimalisasi suplai DCR4 dan Cikokol untuk area Cengkareng dan Pegadungan serta relokasi spam Cilandak.

Pengajuan PMD untuk empat BUMD tersebut akan dibahas bersama anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan apakah akan disetujui atau ditolak.

Sebelum pembahasan KUA-PPAS 2019, Pemprov DKI juga mengajukan PMD untuk 8 BUMD dalam pembahasan rancangan APBD Perubahan 2018.

Setelah dibahas bersama Banggar DPRD DKI dalam rapat KUPA-PPAS 2018, ada PMD yang disetujui dan ditolak dengan beragam alasan.

PMD yang diterima yakni Perumda Pasar Jaya Rp 166,6 miliar, PD Dharma Jaya Rp 79,4 miliar,  PT MRT Jakarta Rp 3,6 triliun, PT Pembangunan Sarana Jaya Rp 935 miliar, dan PD PAL Jaya Rp 235 miliar.

Sementara itu, PMD yang ditolak yakni PT Jakarta Propertindo Rp 2,3 triliun, PT Food Station Tjipinang Rp 85 miliar, PAM Jaya Rp 1,2 triliun.