Salin Artikel

Anggota DPRD Ingatkan, Dewan Belum Tentu Setuju Dana ABPBD Talangi Rusunami DP Rp 0

"Kalau baru ada di APBD 2019 ini berarti kan kami nanti akan bahas. Tetapi dengan pola ini saya pribadi sulit menyatakan persetujuan untuk hal semacam ini. DPRD belum tentu setuju, kenapa sudah ada penjualan?" ujar Bestari ketika dihubungi, Jumat.

Rancangan APBD DKI 2019 saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta.

Bestari mengatakan tidak semua kegiatan yang diajukan Pemprov DKI akan disetujui DPRD DKI. DPRD DKI punya hak untuk mencoret anggaran tersebut.

Ia membenarkan program rusunami DP Rp 0 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang masuk dalam RPJMD harus didukung di dalam APBD.

Namun dia mengingatkan, RPJMD hanya menampung berapa banyak rumah atau rusunami DP Rp 0 yang dibangun setiap tahun. Bukan tentang berapa banyak dana talangan untuk program itu setiap tahunnya.

Bestari tidak setuju dengan skema pembiayaan seperti itu. Dia mempertanyakan bagaimana caranya memastikan agar pengembalian dana talangan itu bisa dicicil secara rutin oleh masyarakat. Apalagi cicilannya memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu 20 tahun.

"Bayangkan, rusunawa saja saat ini tunggakannya cukup banyak. Bagaimana dengan rusunami? Kemudian apakah skema ini sudah sesuai dengan ketentuan perbankan kita?" ujar Bestari.

Dia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan mengupas tuntas anggaran itu. Dia meminta Pemprov DKI memberikan argumen yang kuat jika ingin anggaran disetujui.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ada ketentuan soal pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi Pemprov DKI.

Fasilitas itu diberikan dalam dua bentuk, yakni kredit/pembiayaan uang muka kepemilikan rumah atau kredit/pembiayaan kepemilikan rumah.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan Rp 5,8 triliun untuk pemberian pinjaman daerah dalam bentuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah. Dana itu nantinya akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak.

Rusunami dengan DP Rp 0 tengah dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rusunami Klapa Village itu akan dibangun 4 tower dengan total 780 unit hunian. 

Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung pada Juli 2019.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/12/20040051/anggota-dprd-ingatkan-dewan-belum-tentu-setuju-dana-abpbd-talangi

Terkini Lainnya

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke