Bawaslu DKI Butuh Waktu untuk Telusuri Kasus Guru SMAN 87

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Puadi mengatakan, hasil rapat bersama antara Bawaslu, polisi, dan kejaksaan pada Rabu (17/10/2018) sore belum bisa menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut.

"Tadi hasilnya pembicaaraan kami di Gakkumdu, dengan polisi dan kejaksaan belum menemukan sebuah kesimpulan, karena memang pertama harus ada yang ditelusuri lagi," kata Puadi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Rabu malam.

Puadi menuturkan, pihaknya mesti menelusuri sosok orangtua murid yang melaporkan dugaan praktik pendoktrinan oleh NK yang dilaporkan ke kepala sekolah SMAN 87. Sebab, sosok bernama H yang diduga menjadi pelapor tidak mempunyai anak yang bersekolah di SMAN 87.

"Atas namanya memang nomornya dia, alamatnya dia, tapi kami harus lebih menelusuri lagi identitas yang sesungguhnya," ujar Puadi.

Karena itu, Puadi menyatakan akan bekerja sama dengan ahli IT untuk menguak sosok pelapor tersebut.

Sementara itu, ia menyatakan Bawaslu masih punya waktu untuk menemukan kebenaran di balik kasus itu hingga akhir Oktober 2018.

"Kami ini sudah meregistrasi, dihitung hari kerja maka terakhir tanggal 22 Oktober. Kami punya waktu sebenarnya, ketika dibutuhkan keterangan tambahan itu 7 hari lagi, jadi 14 hari sampai tanggal 31 Oktober," kata Puadi.

Kasus itu bermula dari keluhan seorang orangtua murid yang viral di media sosial. Orangtua itu mengeluhkan tentang anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya yang dikumpulkan NK di masjid dan ditunjukkan video gempa di Palu, Sulawesi Tengah.

NK disebut telah memberi tahu kepada murid-muridnya bahwa banyaknya korban dalam bencana di Sulawesi Tengah karena Jokowi yang jadi presiden.

Bawaslu DKI Jakarta dan Gakkumdu telah memeriksa sejumlah pihak antara lain NK, kepala sekolah SMAN 87, orangtua murid, hingga sejumlah siswa SMAN 87.