Ketua DPRD Minta Cawagub DKI Tak Berasal dari Daerah dengan APBD Kecil

Sebab, Jakarta memiliki APBD yang sangat besar.

"Saya minta kepada dua partai ini, (cawagub) tokoh yang kapabel, mengerti masalah Jakarta, jangan di-support dari daerah-daerah yang APBD-nya masih kecil," ujar Prasetio dalam sebuah diskusi soal wagub DKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Prasetio menyampaikan, untuk tahun 2019, rancangan APBD DKI mencapai Rp 87 triliun.

Oleh karenanya, cawagub pengganti Sandiaga Uno itu harus benar-benar mengerti persoalan APBD agar bisa mengeksekusi program-program yang diamanatkan dalam APBD tersebut.

"Keluarkan calon yang memang mengerti masalah Jakarta dan tahu masalah APBD, karena APBD DKI itu sangat luar biasa besar, Rp 87 triliun. Saya saja sampai hari ini masih belajar," kata dia.

Prasetio mengingatkan, jika serapan APBD DKI rendah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya dan DPRD DKI Jakarta akan dimarahi oleh rakyat Jakarta. Sebab, APBD itu berasal dari pajak yang dibayar rakyat.

"Jika akhirnya nanti (APBD) tidak terserap, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)-nya banyak, yang dimarahin masyarakat bukan Pak Gubernur sendiri, ada kami (DPRD DKI)," ucap Prasetio.

Adapun Gerindra dan PKS DKI telah sepakat bahwa kursi wagub DKI menjadi hak PKS. Dua kandidatnya ditentukan lewat fit and proper test yang diselenggarakan tim bentukan kedua partai.

Dua kandidat yang lulus fit and proper test kemudian akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta untuk menggantikan posisi Sandiaga yang mundur karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

PKS saat ini memiliki dua kader yang akan diusulkan sebagai kandidat wagub, yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.