Anggaran TGUPP Diusulkan Naik Jadi Rp 20 Miliar

Dalam rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di DPRD DKI Jakarta, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Subagyo mengatakan, anggaran yang diusulkan naik menjadi Rp 20,1 miliar.

"Anggaran 2018 (tahun sebelumnya) Rp 19 miliar sekian Pak," kata Subagyo, Kamis (22/11/2018).

Subagyo membenarkan dana untuk TGUPP ini naik kendati jumlah anggota TGUPP tetap 63 orang. Kenaikan sekitar Rp 1 miliar ini, kata Subayo, untuk membayar narasumber.

"Ini untuk narasumber karena memang tugas TGUPP memberikan saran dan masukan ke gubernur, tentunya perlu mendengar dari narasumber," ujar Subagyo.

Usulan ini menuai banyak tanya dari anggota Badan Anggaran (Banggar), salah satunya dari Gembong Warsono yang tak setuju anggaran sebesar itu untuk penasihat gubernur.

"Soal singkatan, kan percepatan singkatannya tapi jumlah (anggota TGUPP) yang begitu banyak menambah ruwet birokrasi akhirnya seperti ini. Banyaknya pekerjaan yang tidak tuntas dalam penyelesaian menjelang akhir tahum. Rekomendasi saya, TGUPP dinolkan saja," kata Gembong.

Sebanyak 63 anggota TGUPP yang gajinya dianggarkan lewat APBD DKI ini bekerja dalam lima bidang.

Kelima bidang itu yakni pencegahan korupsi, harmonisasi regulasi, bidang percepatan pembangunan, pengelolaan pesisir Jakarta, dan pembangunan ekonomi dan penataan kota.

Gaji tiap anggota berbeda tergantung jabatan dan tingkatannya. Ada 10 tingkatan atau grade dari yang tertinggi gajinya Rp 31.770.000 dan terendah Rp 8.010.000.

Adapun fungsi utama dari TGUPP Bentukan Anies adalah sinkronisasi antara visi dengan semua program, sebagai unit reaksi cepat yang mengatasi masalah di masyarakat, dan sebagai perwakilan untuk berhubungan dengan instansi lainnya.

Catatan:

Berita ini telah mengalami perubahan pada judul.