Kementerian PUPR Rencanakan NCICD untuk Tanggulangi Banjir Rob Jakarta

Proyek tanggul laut itu kini diambil alih pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.

“Sekarang namanya NCICD (national capital integrated coastal development) dan itu tetap jalan. Sekarang dibawah Kementerian PUPR,” kata Firdaus dalam keterangannya, Selasa (11/12/2018).

Firdaus menyebut program NCICD ini tak hanya melibatkan DKI Jakarta saja tetapi juga Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini, perencanaannya sedang dimatangkan pemerintah pusat.

“Itu sedang dimatangkan perencanaannya di Kementerian PUPR dengan melibatkan tenaga ahli Belanda, Korea, Jepang, dan Indonesia,” ujarnya.

Menurut Firdaus, NCICD merupakan pengembangan lebih terpadu dari giant sea wall. Jika giant sea wall hanya membangun tanggul, NCICD akan mengembangkan kawasan dan wilayah.

“Aspek macam-macam lingkungan, keterpaduan, finansial ekonomi, pengembangan kawasan pantai, tanggul juga akan dijadikan jalur untuk kereta api dan tol sehingga orang tidak perlu lagi masuk ke dalam kota,” kata Firdaus.

Firdaus mencontohkan pembangunan jalan dari Cikarang, Bekasi melalui pinggir pantai yang dibangun tanggul itu sampai ke daerah Banten. Sehingga, beban transportasi terutama truk-truk kendaraan berat itu tidak lagi masuk ke dalam kota termasuk Priok.

“Di atas tanggul itu akan ada macam-macam nanti, ada tanggul baru, ada jalur kereta api, ada jalan tol, ada perumahan nelayan, penampungan nelayan,” katanya.

Ia berharap program tanggul pantai NCICD ini bisa segera rampung studi atau desainnya tahun akhir 2018, namun memang tampak akan diperpanjang studi atau desainnya sampai akhir 2019.

“Kalau semuanya smooth, tahun 2020 harusnya sudah groundbreaking. Karena ini untuk menahan rob dan kedua juga Jakarta tidak tenggelam,” kata Firdaus.

NCICD yang di dalamnya termasuk proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall merupakan proyek pemerintah pusat yang diyakini sebagai solusi untuk mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota Jakarta. Giant sea wall sendiri pertama diwacanakan oleh mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo. Tanggul laut diusulkan dibangun sebab Jakarta belum memiliki sea wall system dalam skala besar. Selain menjaga dari bahaya rob, sea wall system dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih.