KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota

Hal ini sesuai dengan target program subsidi pendidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui KJP Plus. Dalam program ini bantuan bukan hanya diperuntukkan kepada siswa di sekolah negeri, tapi juga siswa yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (11/12/2018), Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan KJP Plus merupakan penyempurnaan dari program subsidi pendidikan sebelumnya.

Bila sebelumnya, penerima subsidi pendidikan ini diberikan kepada anak usia sekolah mulai tujuh sampai delapan tahun, KJP Plus kini menjangkau anak usia mulai 6 sampai 21 tahun.

Bukan hanya itu, dana bantuan yang diberikan lebih besar. Untuk SD yang semula Rp 210.000 menjadi Rp 250.000 per bulan dengan dana tarikan tunai Rp 100.000 per bulan.

Kemudian, SMP yang semula Rp260.000 menjadi Rp 300.000 per bulan dengan dana tarikan tunai Rp 150.000 per bulan. Sementara itu, SMA yang semula hanya Rp 375.000 kini menjadi Rp 420.000 per bulan dengan dana tarikan tunai Rp 200.000 per bulan.

Kenaikan diberikan pula untuk tingkat SMK yang semula Rp 390.000 menjadi Rp 450.000 per bulan dengan dana tarikan Rp 200.000 per bulan.

Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pula bantuan pendidikan untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dari sebelumnya Rp 210.000 menjadi Rp 300.000 per bulan dengan dana tarikan tunai Rp 150.000 per bulan.

Untuk Lembaga Kursus Pelatihan (LKP), KJP Plus memberikan juga bantuan Rp 1.800.000 per semester dengan dana tarikan tunai Rp 150.000 per bulan.

“Memperoleh pendidikan merupakan hak seluruh warga. Melalui program ini kami ingin memastikan hal itu terwujud,” tegas Anies.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI, Bowo Irianto mengatakan, secara keseluruhan anggaran untuk KJP Plus pada 2018 sebesar Rp 3,9 triliun. Nilai ini meningkat 25,22 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun terkait pencairan dana dibagi menjadi dua, yakni dana rutin dan dana berkala. Dana rutin disalurkan setiap bulan, sementara dana berkala diberikan setiap akhir semester.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018, sistem pencairan dana diubah agar memudahkan peserta KJP Plus memanfaatkan bantuan yang diberikan. Peserta kini dapat mengakses dana bantuan secara tunai dan non tunai.

Siswa dapat memanfaatkan dana tunai untuk ongkos ke sekolah dan uang saku. Sementara itu, dana non tunai dapat dimanfaatkan untuk memenuhi perlengkapan sekolah, seperti buku dan alat tulis, seragam dan sepatu sekolah, tas sekolah, kaca mata sebagai alat bantu penglihatan, serta alat bantu pendengaran.