Polemik Pemkot Bekasi Tunggak Tagihan Kartu Sehat hingga Susah Obat

Ketua ARSSI Kota Bekasi Irwan Heriyanto mengatakan, sekitar 36 rumah sakit swasta di Kota Bekasi yang bekerja sama dengan program Kartu Sehat belum dibayarkan tagihan Kartu Sehatnya oleh Pemkot Bekasi dari bulan Juni hingga September 2018.

"Dari bulan Juni sampai September ya, itu dari 36 rumah sakit ya, kurang lebih sekitar segitu (Rp 200 miliar)," kata Irwan kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2018) lalu.

Dia menambahkan, jumlah tunggakan tagihan Kartu Sehat Pemkot Bekasi yang mencapai Rp 200 miliar itu hasil rincian yang dilakukan ARSSI pada Oktober 2018.

Jumlah tersebut belum ditambah dengan tagihan pada periode Oktober hingga Desember 2018.

Sulit beli obat

Irwan mengatakan, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Bekasi kesulitan membeli obat dari distributor lantaran Pemerintah Kota Bekasi yang menunggak tagihan Kartu Sehat.

Kesulitan membeli obat itu diawali dengan kondisi keuangan sejumlah rumah sakit swasta yang memburuk dan berdampak pada ketersediaan obat.

"Banyak rumah sakit yang belum mampu dari segi keuangan. Bahkan sebagian besar sudah tidak mampu lagi membeli obat," kata Irwan.

Distributor obat pun mengubah sistem pembelian obat dengan cash on delivery atau obat dibeli langsung dengan uang tunai.

Hal itu karena sebagian distributor sudah banyak yang tidak percaya dengan rumah sakit yang menunggak tagihan obat.

"Obat kami sudah banyak yang di-lock (dikunci) sama distributor, kalau mau bayar COD (cash on delivery) atau istilahnya ada duit baru dikirim, kalau enggak ada (duit) kami enggak bisa bayar tempo lagi karena mereka sudah enggak percaya sama kami," ujar Irwan.

Pasien tetap dilayani

Meski Pemerintah Kota Bekasi menunggak tagihan Kartu Sehat, pihak RS swasta tetap melayani masyarakat yang berobat menggunakan Kartu Sehat.

Irwan mengatakan, tetap berjalannya pelayanan kepada masyarakat pengguna Kartu Sehat membuat pihak RS swasta mulai kehabisan obat-obatan.

Sebab, distributor obat enggan untuk mengirim stok ke pihak rumah sakit lantaran tagihan yang belum dibayar.

Kendati demikian, RS swasta bisa mengakali dengan tetap melayani masyarakat dan bila kehabisan obat, pasien bisa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

"Kalau obatnya enggak ada bagaimana? Paling nanti kami merujuk ke rumah sakit yang logistiknya masih ada, dalam hal ini mungkin rumah sakit milik pemerintah," ujar Irwan.

Polemik jumlah tagihan

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi membantah tunggakan tagihan Kartu Sehat Bekasi mencapai Rp 200 miliar.

Berdasarkan laporan yang diterima dirinya, tagihan Kartu Sehat kepada Pemkot Bekasi hanya sekitar Rp 129 miliar.

"Yang bilang Rp 200 miliar siapa? Sampai dengan tadi malam saya dapat laporan itu Rp 129 miliar, jadi jauh dari yang diisukan. Saya sudah mengerahkan berpuluh-puluh orang buat mengevaluasi memverifikasi, kan enggak mungkin kami terima kami langsung bayar," kata Rahmat.

Rahmat menjelaskan, tagihan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi oleh tim independen yang dibentuk Pemkot Bekasi.

Proses verifikasi tagihan pun memakan waktu yang lama karena pengecekan harus detail agar tidak ada kebocoran dana APBD yang dikeluarkan untuk program Kartu Sehat ini.

"Tagihan ada yang dari Agustus, September, kan mereka baru nagih, bertumpuk, proses verifikasi itu kan susah, harus kenali satu-satu, jadi yang saya tahu kemarin ke Dinkes (Dinas Kesehatan) itu ceknya ada 12 orang, itu bukan dari kami loh, kami sewa yang independen itu," ujar Rahmat.

2019 dilunasi

Pemkot Bekasi berjanji tagihan tunggakan Kartu Sehat Bekasi akan dibayarkan pada tahun 2019.

Tim indenpenden harus memverifikasi terlebih dahulu tagihan yang diberikan kepada Pemkot Bekasi tersebut.

"Kan kami verifikasi dulu ya, enggak mungkinlah orang sudah mau tutup buku begini bagaimana kami mau bayar, pasti ada pengakuan utang di 2019. Mana bisa begitu dapat tagihan langsung kami bayar, kan harus verifikasi, verifikasinya bukan kami loh, verifikasinya oleh tim independen," ujar Rahmat.

Rahmat pun memastikan pihaknya segera membayar tagihan Kartu Sehat dari 36 rumah sakit swasta apabila proses verifikasi oleh tim indenpenden selesai.

"Kami sewa yang independen itu. Tagihannya kan banyak, orang sakit kan banyak, makanya sekarang kalau orang sakit cuma puyeng cuma mencret, saya suruh ke puskesmas itu supaya enggak nagih," jelas Rahmat.