Tahun 2019, Pemkot Bekasi Targetkan Atasi 40 Persen Kawasan Kumuh

Dadang mengatakan, saat ini masih ada 329 hektar di wilayah Kota Bekasi yang tergolong kumuh. Untuk mencapai target 40 persen itu, sebanyak 10 program penataan kawasan kumuh akan diterapkan tahun 2019.

"Salah satunya itu ada RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas) didalam ada kita tata jalan, sanitasi, saluran air, rumah yang tidak layak huni juga," kata Dadang saat ditemui di Kantor Disperkimtan Kota Bekasi, Rabu (16/1/2019).

Dadang menjelaskan, untuk tahun 2019 melalui program RPKPP, terdapat delapan kelurahan yang menjadi fokus penataan kawasan kumuh.

Delapan kelurahan tersebut yakni, kelurahan Medan Satria, Pekayon, Duren Jaya, Pengasinan, Jakamulya, Pedurenan, Jati Bening, dan Jati Melati.

"RPKPP ada 8 kelurahan saja. (Dana per kelurahan) Dari Rp 1.5 miliar sampai Rp 3 miliar. Jadi misalnya RPKPP Medan Satria kita anggarkan Rp 3 miliar. Itu di dalamnya menata sanitasi, jalan, salurannya, terus membuat vertical garden," ujar Dadang.

Sementara itu, Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi Imas Asiah mengatakan, pihaknya optimistis target 40 persen wilayah kumuh Kota Bekasi teratasi berkat program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang didanai Pemerintah Pusat.

"Program ini (Kotaku) garis besarnya sama saja menata wilayah kumuh juga. Hanya saja progran Kotaku didanai Pemerintah Pusat didanai APBD Kota Bekasi, kita yakin 40 persen beres tahun ini" kata Imas.

Terdapat delapan kelurahan juga yang ditata oleh program Kotaku. Delapan kelurahan itu yakni, Kelurahan Margahayu, Margamulya, Harapan Mulya, Kalibaru, Jatisari, Mustikasari, Aren Jaya, dan Harapan Baru.

Untuk menyokong program Kotaku, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp 14 miliar yang pelaksanaannya dilakukan Pemkot Bekasi. Sedangkan dana untuk 10 program penataan kawasan kumuh menggunakan APBD Kota Bekasi sebesar Rp 74 miliar.