Segudang Masalah di Apartemen dan Upaya DKI Bela Penghuninya..

Sebagian penghuni mengeluhkan tertutupnya pihak pengelola terhadap pengelolaan keuangan di apartemen atau rusun mereka.

Kemudian ada pula ancaman pemutusan air dan pemadaman listrik yang kerap dirasakan penghuni.

"Tinggal di sini ketakutan, Pak (Anies), sebentar mau salat, air mati, sebentar mau (beraktivitas) yang lain, listrik mati," keluh seorang penghuni Rusun Lavande Residence kepada Anies.

Bahkan, ada penghuni yang menyebut diancam akan dilaporkan ke polisi karena memprotes kebijakan-kebijakan pengelola.

Anies menyampaikan, pihaknya tak tinggal diam.

Banyaknya kasus penghuni berseteru dengan pengembang mendorong ia menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

"Sekarang dengan pergub ini mereka harus melaksanakan, dan ketika mereka tidak melaksanakan maka kami bisa terkait SLF (Sertifikat Laik Fungsi) itu kontrol pemerintah. Kedua, badan hukumnya tak akan diakui," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Anies mengungkapkan, banyak masalah yang terjadi antara pemilik dan penghuni apartemen dengan pengembangnya.

Padahal, dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik, pengembang harus menyerahkan pengelolaan apartemen ke penghuninya.

Caranya, pengembang harus memfasilitasi pemilik apartemen atau rusun dalam membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS).

Menurut Anies, banyak P3SRS yang dibuat oleh pengembang namun diisi oleh karyawan mereka sendiri.

Anies mengacam tak akan mengesahkan P3SRS yang didominasi pengembang. Dominasi ini membuat banyak pengembang semena-mena mengatur tata kelola warganya.

"Para penghuni rusun dengan pengelolanya biasanya kebanyakan pengembang selama ini mereka enggak seimbang posisinya. Jadi warga rusun berhadapan dengan serba ketidakpastian, misalnya IPL (iuran pemeliharaan lingkungan) diubah berkali-kali, kemudian hak mereka tak dilunasi," ujar Anies.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menjelaskan, pihaknya tengah mensosialisasikan pergub ini ke apartemen-apartemen di DKI Jakarta.

Pihaknya siap merombak P3SRS yang diduga tidak mewakili kepentingan warga.

"Realisasinya secara bertahap. Itu memang semacem direset ulang, semua P3SRS yang ada di DKI Jakarta, apartemen-apartemennya," ujar Kelik.

Para pengembang diminta memfasilitasi warga membentuk P3SRS dengan tenggat Maret 2019.

"Mungkin ada yang sosialisasi, mungkin sudah memberikan panmus (panitia musyawarah), melakukan rapat umum anggota, itu tahapannya," kata Kelik.

Kelik berharap, P3SRS dapat menguatkan posisi warga dalam mengelola sendiri rusun atau apartemennya.

Dengan demikian, keluhan soal transparansi keuangan, pemeliharaan fasilitas bersama, dan tagihan-tagihan tak ada lagi.

"Memang penguasa-penguasa (pengembang) itu keberatan. Jadi arahnya pergub ini adalah keberpihakan untuk masyarakat," kata Kelik.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan pengembang dan apartemen.

Ia meminta agar tiap warga bisa memilih pengelola sendiri.

"Harus kita dukung biar one man one vote," kata Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Pasalnya selama ini, kata Bestari, banyak warga apartemen yang mengeluh ditindas oleh pengembangnya.

Sertifikat kepemilikan warga kerap ditahan oleh pengembang. Ini menyebabkan pengembang masih bisa menguasai pengelolaan.

"Itu lah proyek akal-akalan yang diberi izin sehingga mereka bisa mengatur waktu dan napasnya. Selama sertifikat belum diberikan, maka tetap saja dia yang akan atur. Padahal ini hanya strategi saja," ujar Bestari.

Padahal seharusnya ketika pembangunan selesai, pengembang mengembalikan pengelolaan apartemen ke warganya.

Warga harus membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (P3SRS) yang kemudian mengatur pengelolaan apartemen.

"Itu kan bisnis besar, uang bulanannya besar, listrik berapa, itu kan uang gede. Seharusnya ketika pengembang selesai, dia angkat kaki dari sini," ujar Bestari.

Untuk itu, Bestari berharap Pemprov DKI berani menindak pengembang yang masih nakal dan menindas warganya.

"Harus ada perjanjian bahwa ketika sudah selesai satu tower, serahkan langsung serusun, tidak perlu intervensi (pengembang). Kalau enggak, enggak usah bangun," kata Bestari.