Lepas Saham Delta Djakarta, Pemprov DKI Gabungkan Kepemilikan dari Dua Instansi

Proses yang baru selesai dilakukan yakni menggabungkan kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya).

BP IPM Jaya merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang dibubarkan pada 2000.

"Yang namanya BP IPM diubah menjadi nama Pemda DKI. Karena kalau masih nama BP IPM, enggak bisa jual, BP IPM-nya sudah enggak ada," ujar Riyadi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019).

Riyadi menjelaskan, saham Pemprov DKI di Delta Djakarta sejak 1970 tetap 26,25 persen.

Mulanya, kepemilikan saham itu dibagi dua, yakni kepemilikan langsung atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34 persen, dan kepemilikan melalui BP IPM Jaya sebesar 2,91 persen.

Saham itu kemudian digabungkan semuanya menjadi atas nama Pemprov DKI.

"Semuanya sekarang atas nama Pemda DKI," kata Riyadi.

Riyadi enggan menjelaskan kajian selanjutnya yang dilakukan Pemprov DKI untuk melepaskan saham di Delta Djakarta.

Sebab, hal itu berkaitan dengan mekanisme pasar modal yang tidak dibocorkan ke publik, mengingat Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

"Prosesnya itu kan terkait dengan mekanisme pasar, kami enggak boleh juga ngomong karena belum ada keputusan," ucap Riyadi.

Yang pasti, setelah kajian itu selesai, Riyadi menyebut Pemprov DKI akan meminta persetujuan DPRD DKI Jakarta untuk melepas saham tersebut.

"(Meminta persetujuan DPRD) itu proses lanjutannya," tuturnya.

Menurut Riyadi, pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta ditargetkan pada tahun ini.

"Ancar-ancarnya memang tahun ini," ujar Riyadi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno diketahui berjanji akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, janji kampanye itu hingga kini tak kunjung terealisasi.