Anies: Tanya Para Caleg, Pilih Majukan Dunia Peralkoholan atau Air Bersih

Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menanam saham senilai lebih kurang Rp 1,2 triliun di perusahaan bir itu.

Dia meminta warga menanyakan pandangan calon anggota legislatif (caleg), apakah para caleg mendukung rencana pelepasan saham itu atau sebaliknya.

Jika saham itu dijual, kata Anies, Pemprov DKI bisa menggunakan dananya untuk membangun banyak jaringan baru air bersih.

"Bulan depan Pileg, silakan ditanyain saja para caleg itu, Anda mau milih Rp 1,2 triliun dipakai untuk memajukan dunia peralkoholan atau mau dipakai untuk memajukan air bersih untuk rakyat," ujar Anies di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Anies menyampaikan, pandangan para caleg soal saham di Delta Djakarta bisa menjadi bahan warga Jakarta menilai para calon wakil rakyat mereka.

Penilaian itu kemudian bisa menjadi referensi warga untuk memilih caleg pada pemilihan umum 17 April 2019.

"Saya mengundang pada semua warga saja untuk me-review caleg-calegnya. Itu lebih penting," kata dia.

Anies menuturkan, Pemprov DKI telah menyurati DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan pelepasan saham di Delta Djakarta pada Mei 2018. Namun, surat itu tidak direspons hingga saat ini.

"Kami sudah ajukan, kemudian Ketua Dewan menyampaikan belum proses. Jadi, saya sampaikan, ya kami laporkan kepada masyarakat saja karena ini adalah bagian dari janji kami," ucap Anies.

Pelepasan saham Pemprov DKI di Delta Djakarta merupakan janji kampanye Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI diketahui sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970. Pemprov memiliki saham sebesar 26,25 persen di Delta Djakarta.

Rencana pelepasan saham di Delta Djakarta menuai pro dan kontra di DPRD DKI Jakarta.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menolak rencana Anies dengan alasan Delta Djakarta memberi keuntungan bagi keuangan daerah.

Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mendorong Anies melepas saham itu agar Pemprov DKI tidak memiliki konflik kepentingan dan lebih leluasa mengatur peredaran minuman keras di Jakarta.