DPRD Bentuk Pansus Perombakan Pejabat DKI

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI William Yani mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi A pada Rabu (13/3/2019).

"Rapat internal Komisi A memutuskan untuk membentuk pansus rotasi jabatan," ujar William saat dihubungi, Kamis (14/3/2019).

Setelah itu, pihaknya akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Pembentukan pansus itu harus disetujui anggota DPRD yang lainnya dalam rapat paripurna.

"Prosedurnya itu, kan, nanti harus ada rapat paripurnanya, harus ada persetujuan dari masing-masing fraksi. Kalau pansus itu, kan, gabungan dari semua komisi, semua fraksi," katanya.

William menjelaskan, Komisi A sepakat mengusulkan pansus perombakan jabatan karena tidak puas dengan penjelasan tertulis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta soal perombakan 1.125 pejabat DKI.

Komisi A perlu mendalami penjelasan BKD untuk mengetahui detail perombakan pejabat secara besar-besaran.

Apalagi, perombakan pejabat eselon III dan IV dilakukan tanpa tes.

"Kami meminta semua perombakan rotasi jabatan itu bersifat obyektif, itu targetnya. Bagi kami, saat ini lebih banyak subjektivitas dibandingkan objektivitas," ucap William.

Melalui pansus itu, lanjut William, DPRD DKI akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk sama-sama menyelidiki perombakan pejabat DKI.

"Pansus dibentuk, nanti kita langsung koordinasi dengan KASN, langsung head to head, face to face, tidak pakai surat lagi," tuturnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang terdiri dari 15 pejabat eselon II, 274 pejabat eselon III, dan 836 pejabat eselon IV pada Senin (25/2/2019).

Saat pelantikan, banyak camat dan lurah yang tidak tahu posisi barunya dan tidak tahu apa salahnya yang membuat ia didemosi.

Mereka juga mengaku tak pernah mendapat teguran ataupun dipanggil sebelumnya.