Apa Saja yang Tak Boleh ASN Lakukan biar Tak Langgar Asas Netralitas?

JAKARTA, KOMPAS.com—Pegawai negeri alias aparatur sipil negara (ASN) terikat ketentuan asas netralitas terkait politik praktis seperti pemilu. Ada sejumlah pantangan bagi ASN agar ketentuan ini tak terlanggar.

"Jadi jelang pemilu seperti ini para ASN harus dikumpulkan untuk diberitahu tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga netralitasnya," ujar Komisioner Komisi ASN (KASN), dalam sosialisasi Implementasi Netralitas ASN Jelang Pemilu 2019 di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (2/4/2019). 

Irwansyah memaparkan ada 16 hal yang tidak boleh dilakukan ASN demi menjaga netralitasnya, yaitu :

1. Kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (posting, share, berkomentar,dll)
2. Menghadiri deklarasi calon
3. Ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye
4. Ikut kampanye dengan atribut PNS
5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
6. Menghadiri acara partai politik (parpol)
7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon (paslon)
8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (ajakan, imbauan, seruan, pemberian barang)
9. Memberikan dukungan ke calon legislatif/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP
10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri (sebagai ASN)
11. Membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon
12. Menjadi anggota atau pengurus parpol
13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye
14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol
16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan

Irwansyah menambahkan, jika ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap netralitas ASN maka masyarakat bisa melapor melalui website lapor.kasn.go.id.

"Bisa melalui website tersebut atau pada pihak-pihak berwenang seperti Bawaslu. Nanti Bawaslu akan laporkan pada kami dan akan ditindaklanjuti langkah berikutnya," papar Irwansyah.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Komisioner KASN  Waluyo Martowiyoto mengatakan, sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar asas netralitas ini beragam. 

"Sanksinya mulai dari penurunan jabatan atau kenaikan pangkatnya ditunda," kata Waluyo. 

Sebagai informasi aturan terkait netralitas para ASN terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.