Pemprov DKI: Naturalisasi Sungai adalah Membiarkan Sungai pada Keadaan Aslinya

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, konsep naturalisasi sungai sejatinya membiarkan sungai pada keadaan aslinya.

"Naturalisasi itu mengupayakan aliran air ditangkap, ditahan, dan mudah-mudahan jadi air baku. Sungai-sungai itu biarkan dalam bentuk natural supaya bisa menahan run off," kata Yusmada di Balai Kota, Kamis (4/4/2019).

Dalam konsep naturalisasi, pengendalian banjir tak hanya mengandalkan sungai. Yusmada mengatakan air hujan dan air kiriman sebisa mungkin ditahan di hulu. Air itu bakal dialirkan ke waduk dan situ yang terus dibangun Pemprov DKI.

"Poinnya kapasitas sungai itu dipastikan sesuai dengan debitnya. Pertanyaannya debitnya maksimum kami lebarkan atau kami pertahankan debit yang ada?" ujar Yusmada.

Ia mencontohkan kasus banjir di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir kembali terjadi di Jatipadang hari Minggu lalu.

Sama seperti banjir-banjir sebelumnya, banjir saat itu karena Kali Pulo meluap dan tanggulnya jebol. Tanggul di Jatipadang mulai sering jebol tahun 2017. Sejak Oktober 2017 hingga kini, tanggul jebol sudah enam kali. Pemerintah kemudian membangun tanggul yang lebih kokoh dan tinggi.

Air yang mengalir di Kali Pulo bisa menghasilkan tekanan yang kuat dan deras jika terjadi hujan. Air kali itu berasal dari dua hulu yakni Pintu Air Setu Babakan dan Pintu Air Betawi Ngumpul.

Debit yang besar itu tak didukung lebar kali yang ada. Semakin ke hilir Kali Pulo menyempit. Di Jatipadang kali bahkan "hilang". Badan-badan air diokupasi warga untuk dijadikan jembatan dan rumah.

Yusmada menjelaskan pihaknya berencana akan membangun sodetan untuk mengendalikan banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan. Sodetan dibangun buat mengalirkan air dari hulu ke Setu Babakan sebelum ke Kali Pulo.

"Aliran dari Depok itu bisa dibuat sodetan ke Setu Babakan. Karena Setu Babakan itu belum penuh tampungannya," ujar Yusmada.

Alih-alih sibuk menata Kali Pulo dan kawasan Jatipadang, DKI berusaha mengurangi air yang mengalir ke Jatipadang.

"Kalau dia ditampung di Setu Babakan, bisa berkurang sampai Jatipadang," ujar dia.

KemenPUPR masih tunggu penjelasan

Sebelum tercetus istilah naturalisasi, program pengendalian banjir dilakukan lewat normalisasi sungai. Normalisasi dilakukan dengan melebarkan sungai dan membangun tanggul beton yang kokoh. Program normalisasi dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sejak 2017, program ini terhenti lantaran Pemprov DKI tak lagi membebaskan lahan.

KemenPUPR mengalah dan bersedia melakukan naturalisasi sebagai gantinya. Namun, mereka tak paham dengan naturalisasi yang dimaksud Anies.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menagih penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait naturalisasi sungai. Kata Basuki, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menjelaskan secara komprehensif soal naturalisasi yang dicetuskan Anies.

"Saya sudah bilang pada Pak Gubernurnya, 'Mas iki (ini) diundang', yang datang stafnya, dia enggak ngerti. Jadi kami mau undang lagi," ujar Basuki pada 19 Maret lalu.

Menurut Basuki, pihaknya siap menjalankan konsep naturalisasi. Namun, Basuki dan jajaran di Ditjen Sumber Daya Air belum memahami naturalisasi yang dimaksud Anies.

"Karena beliau dilihat punya ide naturalisasi, lha opo iki (apa ini)? Saya ajak ngoceh saja, diskusi. Apa programnya naturalisasi mari kita bareng-bareng. Nah ini belum ketemu," ujar dia.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi juga mengatakan belum memahami detil naturalisasi yang dimaksud. Sebab pihaknya sudah dua kali mengundang Gubernur Anies, namun yang datang hanya stafnya yang tak paham soal naturalisasi.

Hari mengaku hanya mengetahui sebagian tentang naturalisasi sungai itu melalui informasi di media sosial.

Sejauh yang dia pahami, maksud dari naturalisasi itu adalah memasukkan air ke tanah, bukan membuang ke laut. Namun, menurut Hari, informasi itu masih belum konkret. Karena itu, kementerian bersedia membantu pelaksanaan naturalisasi sungai jika sudah jelas bagaimana maksudnya dan pengerjaan secara teknis di lapangan.

“Naturalisasi monggo, kami dukung dan harus kolaborasi. Saya hanya baca di medsos, air jangan dibuang ke laut, tapi dimasukkan ke tanah. Nah, kalau musim banjir susah juga. Saya sendiri belum jelas,” ucap Hari.

Dia menuturkan, pihaknya akan mencoba mengundang kembali Gubernur DKI untuk membicarakan hal tersebut sehingga diperoleh kejelasan mengenai konsepnya dan bisa dikerjakan bersama-sama.