PAM Jaya: Karyawan Palyja dan Aetra Akan Dipertahankan

"(Karyawan) tetap terjaga, intinya apapun yang terjaga saat ini. Kami melihat bahwa tidak ada penurunan pelayanan secara signifikan, maksudnya kalau ada penurunan (pelayanan), bukan karena masalah ini, yang eksternallah, misalnya air baku," kata Bambang dikantornya Rabu (10/4/2019).

Ia mengatakan untuk target cakupan layanan air bersih 82 persen pada tahun 2023 dan 100 persen di tahun 2030 akan ada banyak pekerjaan dan proyek yang akan mereka lakukan sehingga membutuhkan banyak sumber daya manusia.

"Kemarin dalam setahun kami bisa memasang pipa berapa, ke depaannya mungkin akan lebih besar lagi. Artinya, kalau setiap tahun kami bisa naik setengah atau satu persen cakupan layanan, ke depannya 2-5 persen layanan sampai kemudian tahun 2023 (jadi) 82 persen," ujarnya.

Direktur Bagian Umum Palyja, Felix H Parlindungan mengatakan, apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, bisnis yang mereka lakukan tetap harus berjalan. Ia mengemukakan, apapun yang terjadi terkait urusan air bersih tidak boleh terjadi pengurangan karyawan secara signifikan.

"Selama ini apa karyawan saya resah? Gak ada resah kan karena apapun yang terjadi di atas (pemerintah) kami tetap bisnis seperti biasa, karyawan tetap dari dalam, tidak ada apa (pemberhentian karyawan) besar-besaran," ujar Felix.

Kebijakan penghentian swastanisasi air bersih masih belum diumumkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji akan mengumumkan kebijakan terkait penghentian swastanisasi air bersih pada Senin lalu. Namun kebijakan tersebut tak kunjung diumumkan hingga saat ini.

Bambang mengatakan, banyak detail yang harus disepakati oleh berbagai pihak, baik pemerintah, PAM Jaya, dan dua perusahaan swasta yaitu Palyja dan Aetra.

"Secepatnya (diumumkan) kalau sudah, konten nanti saya sampaikan," kata dia.