Alasan KPU Terima Pencalonan Caleg PSI yang Jadi Terpidana Kasus Kematian Gabriella dan Tengah Digugat Rp 302 Miliar

Hal itu disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Mashudi.

Mashudi mengatakan, saat mendaftarkan diri sebagai caleg, seseorang harus mencantumkan jika sedang menjalani hukuman pidana atau mantan terpidana. Namun, pencantuman itu diwajibkan jika putusan pidana mereka sudah berkekuatan hukum.

"Syarat pencalonan itukan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kalau dia sudah menjalani putusan itu artinya putusan itu inkrah kalau dia belum menjalani hukuman itu bahwa ada putusan lain nah itu belum inkrah," kata Mashudi saat dihubungi Kompas.com Rabu (11/4/2019) malam.

Sementara, pada saat Ronaldo mendaftarkan diri sebagai caleg, putusan terakhir yang ia terima adalah putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 28 November 2017.

Putusan bersalah Ronaldo baru dikeluarkan Mahkamah Agung dalam sidang kasasi per tanggal 25 September 2018.

"Celah itu yang mungkin dia manfaatkan, ternyata sekarang dia diputuskan tetap dia bermasalah, maka satu-satunya ruang yang tersisa sekarang dilaporkan yang bersangkutan itu, mekanisme nya ada di Bawaslu," ujarnya.

Saat ini, KPU akan tetap mengizinkan Ronaldo maju sebagai caleg apabila tidak ada masyarakat yang melaporkan dirinya ke Bawaslu.

KPU tidak bisa secara sepihak memberhentikan Ronaldo karena berdasarkan dokumen yang mereka terima dia memenuhi syarat pencalonan.

Ronaldo terbukti bersalah atas meninggalnya Gabriella Sherly Howard (Gaby), siswi kelas SD Global Sevilla karena tenggelam kolam renang sekolahnya.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 25 September 2018, Ia divonis hukuman percobaan selama 10 bulan dan apabila kembali melakukan tindak pidana akan langsung di penjara selama lima tahun.

Berdasarkan putusan tersebut orang tua Gaby kemudian mengugat Ronaldo dan 12 pihak lainnya dengan tuntutan Rp 302 Miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.