Era Jokowi Beri Diskon PBB untuk Veteran, Kini Anies Gratiskan Seluruhnya

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 yang diterbitkan Rabu (24/4/2019) kemarin.

"Pembebasan seluruhnya sebesar 100 persen atas PBB-P2 yang terutang dapat diberikan kepada wajib pajak," demikian bunyi Pasal 2 Pergub tersebut.

Dalam Pasal 10 disebut, Pergub ini membatalkan Pergub Nomor 84 Tahun 2013 dan revisinya Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015. Pergub Nomor 84 Tahun 2013 yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Joko Widodo itu hanya memberikan keringanan pajak 75 persen.

Dengan demikian, para penerima keringanan harus diajukan kembali.

"Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan pembebasan PBB-P2 berdasarkan peraturan gubernur ini," demikian bunyi Pasal 9 huruf a.

Dalam video klarifikasinya soal revisi program pembebasan PBB yang diunggah di media sosial beberapa waktu lalu, Anies menilai keringanan diberikan karena mereka adalah warga terhormat.

"Kami ingin agar mereka menjadi warga terhormat, menjadi teladan, dan kita berharap di Jakarta kita merasakan keadilan," ujar Anies dalam video, Selasa (23/4/2019).

Kelompok ini, kata Anies, tak perlu membayar PBB lagi. Begitu pula anak dan cucunya atau tiga generasi ke bawah yang masih menggunakan rumah itu.

"Dan selama rumahnya tidak dipakai untuk kegiatan komersial, tapi dipakai untuk kehidupannya, maka itu dibebaskan," ujar Anies.