DKI Rumuskan Diskon PBB untuk Rumah yang Punya Drainase Vertikal

Namun, menurut dia, diskon PBB itu belum bisa diterapkan tahun ini lantaran masih perapihan data.

"Belum dirumuskan secara detail karena enggak tahun ini, karena tahun depan, kenapa tidak tahun ini? Karena data pajak kita itu belum rapi, sesudah fiskal kadaster," ujar Anies di Jakarta Timur, Selasa (7/5/2019).

Menurut Anies, fiskal kadaster atau inventarisasi obyek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) diperlukan terlebih dahulu.

Tujuannya agar aturan yang dibuat bentrok dengan kondisi di lapangan.

Anies menyebut, warga bisa membangun sumur resapan sendiri. Ia mencontohkan, wilayah rumah dengan luas 1.500 meter sumur resapan bisa dikerjakan dengan dana pribadi.

Anies pun menargetkan sumur resapan tak hanya dibangun di rumah-rumah warga saja. Ia juga ingin komunitas dan pemerintah.

Perkampungan padat penduduk dengan luas rumah masing-masing sekitar 40 sampai 50 meter dapat dikerjakan komunitas di titik yang ditentukan bersama seperti di ujung gang.

Kemudian, untuk lapangan yang luas, bisa dikerjakan oleh pemerintah.

"Kemudian kalau di lapangan yang besar itu oleh negara jadi tiga komponen oleh pemerintah, komunitas, dan oleh rumah tangga," kata Anies.

Pemprov DKI Jakarta tengah mendorong pembangunan drainase vertikal. Langkah ini dimulai dengan memastikan kantor-kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah memiliki drainase vertikal.

Drainase vertikal diharapkan dapat mengurangi genangan ketika terjadi hujan. Selain itu, untuk meningkatkan cadangan air tanah.