Kapal Nelayan di Tangerang Diduga Jual Tiket Ilegal Perjalanan ke Kepulauan Seribu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan, aktivitas tersebut ditemukan di Cituis, Muara Saban, dan Tanjung Pasir.

"Yang (selama ini) kita hiraukan adalah pelabuhan kecil yang tidak resmi ya seperti Muara Saban, Tanjung Pasir, itu kan dermaga-dermaga nelayan yang kemudian mereka juga menyelenggarakan angkutan penumpang," kata Sigit di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Menurut Sigit, ketiga lokasi itu bukan pelabuhan yang menyediakan penjualan tiket dan berlayar secara resmi.

Operator resmi juga tak beroperasi di sana.

"Memang secara jarak relatif dekat dengan Kepulauan Seribu, tetapi spesifikasi kapal mereka tidak bisa diberikan surat izin berlayar karena memang tidak sesuai standar," ujarnya. 

Oleh karena itu, Dishub DKI mendorong terbentuknya organisasi pengelolaan armada.

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui PT Pelayaran Nasional Indonesia alias PELNI. PELNI adalah BUMN penyedia jasa angkutan transportasi laut.

Tujuannya, kata Sigit, untuk meningkatkan pengelolaan transportasi di kawasan Kepulauan Seribu. Sebab, saar libur Lebaran 2019 ini, jumlah pengunjung sangat tinggi.

Banyak di antara wisatawan yang ingin ke Pulau Bokor, Pulau Tidung, dan Pulau Untung Jawa, menyeberang dengan memanfaatkan jasa nelayan.

Tujuan-tujuan itu, kata Sigit, secara geografis memang relatif dekat dengan titik keberangkatan.

Sigit mengingatkan calon penumpang menggunakan jasa pelabuhan resmi yang dikelola pemerintah.

Selain ada jaminan keselamatan, harga dan waktu keberangkatannya juga bisa diandalkan.

"Ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat paham dan tahu kemana mereka harus mencari armada menuju ke Pulau Seribu yang dioperasikan secara baik dan berkeselamatan," kata Sigit.