Salin Artikel

Bawa Bendera Kuning, Massa GNKR Datangi Komnas HAM

Mereka menuntut Komnas HAM segera menyelesaikan laporan terkait kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Massa membawa bendera kuning dengan tangkai bambu.

Bendera kuning yang dibawa massa mirip dengan bendera yang sering dipakai ketika ada orang meninggal.

Massa datang untuk mendesak agar Komnas HAM lebih cepat dalam melakukan penyelidikan atas meninggalnya 10 orang dalam peristiwa 21-22 Mei. 

Mereka pun telah melaporkan masalah ini kepada Komnas HAM.

Tak hanya itu, mereka membawa poster-poster dengan tulisan "Indonesia Crying, Indonesia Dying".

Kuasa Hukum GNKR Ahmad Yani mengatakan, bendera ini sebagai tanda berduka meninggalnya para korban.

Adapun GNKR merupakan gabungan Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF).

"Kami akan terus datang memberikan data dokumen bukti dan saksi kepada Komnas HAM dan juga untuk menagih Komnas HAM sejauh mana," kata dia.

Yani pun mengingatkan kepada Komnas HAM yang tinggal memiliki waktu 2 bulan untuk menyelesaikan penyelidikan.

Menanggapi permintaan ini, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam meyakinkan bahwa pihaknya bekerja cepat.

Ia menyebut bahwa Komnas HAM melibatkan dua penyidik yang kredibel dalam kasus ini.

"2 orang ini kami Makarim Wibisono dia mantan pelapor khusus PBB konflik di Palestina. Lalu Pak Maruf Darusman mantan pelapor PBB di Rohingya. Kalau dibilang lamban kami tanggal 22 Mei langsung ke rumah Harun dan beberapa korban," ujar Choirul.

Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi fokus Komnas HAM dalam menyelidiki kasus ini, di antaranya soal kematian 10 korban dan kekerasan yang dialami korban lainnya.

"Lalu soal justice, soal keluarga ditahan itu fokus kami. Karena ada yang ditahan lalu tak bisa dibesuk dan lain-lain. Kemudian 70 dikabarkan hilang 40 sudah diketahui sisa 30 yang ditelusuri. Ini sulit karena ketika kami tanya temannya di mana itu agak sulit," tutur dia.


https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/28/21063301/bawa-bendera-kuning-massa-gnkr-datangi-komnas-ham

Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke