Salin Artikel

ITF Sunter Dinilai Tekan Anggaran karena DKI Tak Perlu Kucurkan Dana Pembangunan

Direktur Utama Project Strategic Bisnis Unit ITF Sunter PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Aditya Bakti Laksana mengatakan, penghematan anggaran terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu mengeluarkan uang untuk membangun fasilitas pengolahan sampah dalam kota tersebut.

"Dalam hal ini kan diperlakukan dalam skema business to business. Gimana sebenarnya yang ditekankan dalam penugasan ini Jakpro melakukan skema investasi di mana Jakpro tidak meminta PMD (penyertaan modal daerah), memakai dana korporasi, dan Jakpro berpartner dengan Mitra Fortum dari Finlandia untuk berinvestasi bersama," kata Adit kepada Kompas.com, Rabu (4/7/2019) malam.

Skema kerja sama antara Jakpro dengan Fortum yaitu pada tahap awal pembangunan Jakpro akan memulai investasi senilai 20 persen dari total biaya yang dibutuhkan, sementara Fortum menutupi sisanya.

Nanti secara bertahap Jakpro akan menambah jumlah modal yang mereka keluarkan sampai di angka 44 persen.

"Namun setelah itu operasi terbukti baik berjalan dengan bagus Jakpro akan mengambil alih sahamnya sebanyak 51 persen, sehingga ini dikontrol oleh Jakpro pada saat beroperasi atau pemegang saham mayoritas," kata dia.

Modal pembangunan, yang disebut mencapai 250 juta AS, akan bersumber dari peminjaman perbankan yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu.

Setelah beroperasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membayar biaya pengelolaan sampah dalam bentuk tipping fee kepada Jakpro selaku pengelola dari ITF Sunter. Sementara listrik yang dihasilkan dijual ke PLN sebagai sumber pendapatan lain oleh Jakpro.

Kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta, Jakpro, dan Fortum akan berlangsung selama 25 tahun setelah beroperasi.

"Pada saat nanti beroperasi 25 tahun, aset ini diserahkan kepada DKI dan DKI selama 25 tahun itu tidak perlu membeli. Itu diserahkan murni menjadi aset Pemprov DKI," kata dia.

Sementara itu pihak Pemprov DKI belum mengatur besaran tipping fee yang akan mereka bayarkan ke Jakpro.

"Karena ini sifatnya jangka panjang, di Pemprov DKI saat ini sedang atau masih melakukan simulasi besaran biayanya," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa lalu.

Sebelumnya, Anies mengatakan penggunaan ITF Sunter menghemat APBD DKI Jakarta.

"Efisiensi pengolahan sampah sebesar Rp 115.526 per ton," ujar Anies

Anies menyampaikan, tanpa ITF, pengolahan sampah memakan biaya Rp 362.122 per ton.

Sampah dari Jakarta selama ini dibuang ke TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/04/12210371/itf-sunter-dinilai-tekan-anggaran-karena-dki-tak-perlu-kucurkan-dana

Terkini Lainnya

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

Megapolitan
8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

Megapolitan
Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Megapolitan
Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke