Cawabup Bekasi Diminta Berasal dari Kader Golkar

"Dari sekian nama yang daftar, ada beberapa kader Golkar yang berpotensi dan memiliki kapasitas maupun kapabilitas menjadi wakil bupati," kata Koordinator Golkar Milenial (GoMile) Bekasi Syahrul Ramadhan di Bekasi, Senin (8/7/2019), seperti dikutip Antara.

Ia menyebutkan, 18 nama yang mendaftar ke Partai Golkar Kabupaten Bekasi terdiri atas delapan orang kader internal, dua dari partai koalisi (NasDem dan Hanura), satu dari luar partai koalisi, yaitu PPP.

Sisanya dua orang merupakan aparatur sipil negara (ASN), dua orang mantan ASN, dan tiga dari masyarakat umum, yaitu pengusaha, ulama, dan kepala desa.

Menurut Syahrul, pasangan Neneng Hasanah Yasin-Eka Supria Atmaja adalah kader Golkar. Oleh karena itu, penggantinya harus berasal dari partai yang sama.

"Saya yakin para kader Golkar yang mendaftar cawabup mampu mengemban amanah menjadi Wabup Bekasi," ucapnya.

Syahrul menyayangkan jika wakil bupati yang dipilih berasal dari luar kader partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Kabupaten Bekasi Ahmad Budiarta mengatakan, penjaringan bakal calon wakil bupati ini untuk mencari sosok yang bersedia diusulkan ke tingkat Jawa Barat sampai ke pusat.

"Kalau langsung diusulkan, siapa yang diusulkan? Belum tentu juga yang diusulkan bersedia," ujarnya.

Meski partainya memiliki kewenangan penuh mengusulkan nama calon, ketika Bupati Bekasi menyodorkan nama cawagub ke DPRD Kabupaten Bekasi harus mendapatkan persetujuan dari partai koalisi, yaitu PAN, NasDem, dan Hanura.

"Kami yang membuka penjaringan karena pemilik kursi terbanyak, tanpa koalisi pun kami bisa mengusung sendiri," kata Budiarta.

Pembukaan pendaftaran digelar untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Kursi wabup kosong setelah Eka Supria Atmaja dilantik sebagai Bupati Bekasi menggantikan Neneng Hasanah Yasin yang terjerat kasus suap Meikarta.