Salin Artikel

Kepada Ahok, Pedagang Kerak Telor Curhat Tak Diberi Tempat Dagang di Lapangan Banteng

Hal itu diketahui dari vlog berjudul "Pertama Kali ke Lapangan Banteng" yang diunggah di akun Youtube "Panggil Saya BTP", Selasa (9/7/2019).

Dalam vlog tersebut, pedagang kerak telor itu mengaku sudah berjualan di luar area Taman Lapangan Banteng sejak 1977. Namun, sekarang dia dan para pedagang tidak difasilitasi tempat berjualan dan sering ditertibkan Satpol PP.

"Dari tahun 1977, saya sudah di sini, zaman terminal, makanya namanya Kerak Telor Lapangan Banteng. Saya sudah dari kecil di sini, (tapi sekarang) berapa kali diangkut, enggak dikasih tempat sampai sekarang," kata pedagang itu curhat ke Ahok.

Pedagang tersebut mengaku tidak lagi diizinkan berjualan di Balai Kota DKI Jakarta. Padahal, saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur, dia mengaku boleh berjualan di sana tiap Sabtu dan Minggu.

"Zamannya Bapak, saya bisa dagang di Balai Kota, kerak telor, dagang saya. Sekarang udah enggak bisa dagang lagi. Setiap Sabtu-Minggu saya dagang (saat era Ahok)," ujarnya.

Menurut Ahok, para pedagang seharusnya difasilitasi tempat untuk berjualan di Taman Lapangan Banteng. Setiap tempat wisata di luar negeri, kata Ahok, selalu menyediakan tempat untuk berjualan.

"Harusnya kan boleh. Maksudnya diatur gitu loh," kata Ahok.

Ahok pun menyarankan pedagang tersebut untuk mengajukan surat permohonan agar Pemprov DKI menyediakan tempat berdagang di Taman Lapangan Banteng.

"Bikin aja ramai-ramai bikin surat supaya sediain beberapa tempat titik. Saya di luar negeri pun, tempat wisata gitu, pasti ada titik untuk orang dagang, harus ada titiknya, tapi enggak boleh banyak, udah ditentuin-tentuin," tambahnya.

Dalam vlog tersebut, pedagang itu memberikan kerak telor kepada Ahok. Kerak telor itu merupakan ucapan terima kasih karena dia pernah diberangkatkan ke Maroko saat Ahok menjabat sebagai gubernur DKI.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/09/16434921/kepada-ahok-pedagang-kerak-telor-curhat-tak-diberi-tempat-dagang-di

Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke