PSI Minta KPK Telusuri Dugaan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri adanya dugaan transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPW PSI Rian Ernest mengaku mendapat informasi tersebut dari dua elite politik DKI Jakarta.

Menurutnya PSI tak mungkin menelusuri karena tidak memiliki wewenang.

"Kalau kita mau lacak sama siapa kira-kira yang mendanai, siapa yang bergerak di lapangan, ya kita undang KPK lah. Kita ajak KPK diam-diam masuk. PSI mah boro-boro, kita masih berkembang gitu pelan-pelan masih jadi tunas politik, mana bisa kita ikut memerangi korupsi pakai cara sadap segala macam. Kita berharap teman-teman KPK saja," kata Rian di Kantor DPP PSI DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Meski demikian PSI sendiri belum berkoordinasi dengan KPK. Rian menyebut PSI hanya menyampaikan lewat media dan berharap KPK segera menelusuri secara diam-diam.

PSI khawatir jika melaporkan langsung ke KPK, maka orang yang memberitahukan akan turut dipanggil dan diketahui publik.

"Karena kalau KPK kami yakin betul pasti kan dia minta nama-nama tadi. Lebih baik kita sampaikan lewat media saja. Kalau saya datang ke KPK disampaikan saya dapat informasi dari mana, nanti yang dapat informasi dari saya entar dipanggil KPK suruh klarifikasi," ucapnya.

Rian pun mengaku tak menuduh siapa-siapa. Dia hanya mendengar informasi mengenai ini.

"Saya enggak menuduh siapa-siapa. Tapi saya bilang saya dengar dugaan ada politik uang nih. Saya enggak nuduh siapa-siapa loh, saya enggak sebut partai tertentu, saya enggak nyebut orang tertentu. Tapi adalah tugas kami sebagai parpol yang sudah mencium," ujarnya.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga adanya praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

Rian mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut lantaran diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari 2 elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dana sidang paripurna dan memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa dihargai ratusan juta rupiah.