Fraksi Gerindra DPRD DKI Minta PSI Buktikan Tuduhan Politik Uang dalam Pemilihan Wagub

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Abdul Ghoni meminta agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuktikan omongan adanya transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia meminta agar PSI tak asal bicara terkait hal tersebut.

"Kalau saya begini, itu sah bicara tapi kan harus dibuktikan. Di Jakarta ada perangkat hukum. Ada indikasi seperti itu, harusnya kan ada buktinya," ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2019).

Ghoni pun memastikan tidak ada politik bagi-bagi uang di kalangan anggota DPRD. Tidak ada perjanjian mendapatkan sejumlah uang untuk mencapai syarat kuorum dalam sidang paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Sekarang kan harusnya ada Rapimgab tata tertib tapi tidak terlaksana karana Pak Pras dipanggil ke Istana. Harusnya kan pimpinan datang untuk pengesahan tatib sendiri. Isu bagi-bagi uang enggak ada," kata dia.

Sebelumnya, DPW PSI DKI Jakarta menduga ada praktik transaksi atau politik uang dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Rian mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilik wagub tersebut karena diberitahu oleh dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari 2 elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian.

Ia menyebut transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dana memenuhi syarat kuorum pemilihan wagub DKI Jakarta. Bahkan untuk satu kursi saat menghadiri pemilihan tersebut bisa diharga ratusan juta rupiah.